Masalah Sosial Kian Kompleks

BOGOR - Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai mitra pemerintah tidak boleh ikut larut dalam hiruk pikuk dinamika politik. Di tahun politik ini, TKSK harus bisa menjadi penangkal dari fitnah-fitnah politik dan kabar bohong atau hoax yang beredar di masyarakat.

"Sebagai TKSK, jangan larut dalam politik. Kalian semua harus bisa menjadi penetralisir," kata Menteri Sosial, Idrus Marham, dalam arahannya kepada 500 TKSK yang menjalani latihan di Pusat Pendidikan Zeni (Pusdikzi), Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/5).

Mensos mengatakan masalah sosial yang dihadapi masyarakat kini kian kompleks. Berbagai fenomena yang menunjukkan ketidakberdayaan, keterpinggiran, dan keterbatasan akses, dihadapi masyarakat dipelbagai pelosok Tanah Air.

Ia menambahkan, dari pemberitaan media, hampir setiap hari ada tindak kekerasan terhadap anak, penelantaran, lanjut usia yang tinggal sendiri, dan sebagainya.

Kelompok yang kurang beruntung yang biasa disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ini, penanganannya menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial.

"Melalui TKSK, Kemensos melakukan pelayanan dan pendampingan terhadap PMKS. Berfokus ke sana, bukan larut dalam hiruk pikuk politik," katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Mensos harus memiliki 5 hal. Pertama, adalah memiliki komitmen, niat, motivasi dan semangat. "Masalah bangsa saat ini adalah adanya kesenjangan niat.

Kalau niat kita semua sama untuk kebaikan bangsa, maka mestinya seluruh potensi yang ada disatukan menjadi satu kekuatan untuk kepentingan rakyat dan bangsa," terangnya.

Kedua, ilmu perjuangan dan strategi. Tanpa ilmu perjuangan maka masalah tidak akan selesai. Ketiga adalah program, sebab untuk menyelesaikan masalah harus memiliki gagasan dan konsep program yang produktif.

Keempat memiliki jaringan dan pertemanan. Caranya adalah diinventarisir seluruh elemen masyarakat yang ada, proaktif dengan elemen-elemen yang ada.

Misalnya PKK, organisasi sosial, organisasi masyarakat, kelompok-kelompok keagamaan, dan sebagainya. "Jadikan organisasi sosial yang ada sebagai bagian dari jaringan TKSK. Perkuat silaturahmi," tegasnya.

Kelima, lanjut Mensos, adalah dukungan. Bukan hanya dukungan dana, tapi bisa berarti dukungan berupa kapasitas dan fasilitas. "Intinya adalah mengoordinasikan seluruh potensi yang ada dan jangan sampai terlibat terlalu jauh menjadi langkah politik," tandasnya.

Harus Tangguh

Di tempat yang sama, Direktur Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat (PSPKKM) Kemensos, Bambang Mulyadi, mengatakan demikian kompleksnya tantangan yang dihadapi TKSK maka diperlukan TKSK yang tidak hanya paham terhadap tugasnya, tapi juga harus tangguh secara mental.

"Pelatihan dan pembekalan sudah diberikan kepada TKSK secara berkala. Namun kali ini, Kemensos merasa perlu menggembleng TKSK lebih matang lagi, dengan menggandeng TNI," paparnya.

Ia menambahkan, selama enam hari sejak Minggu (6/5), sebanyak 500 orang TKSK pengganti dalam periode tahun 2009-2018 menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan Zeni (Pusdikzi), Bogor, Jawa Barat.

"Mereka mendapatkan berbagai materi penting, tidak hanya penguatan dari segi kesejahteraan sosial, akan tetapi diperkaya juga mengenai kedisiplinan, solidaritas, serta cinta tanah air," kata Bambang.

Selama enam hari, peserta menerima berbagai materi di antaranya baris-berbaris, pembinaan disiplin, wawasan kebangsaan dan cinta Tanah Air, dasar ideologi, dan moral bangsa melalui kerukunan umat beragama. eko/E-3