Masalah Lahan Sudah Ada Sejak Pemerintah Kota Terdahulu

Lalu, saya buat surat, salah satunya adalah sementara waktu akan memberhentikan pelayanan-pelayanan di seluruh Kawasan Kemenkumham yang jumlahnya 180 hektar, kecuali ada serah terima aset. Karena Kawasan Perumahan Pengayoman itu aset Kemenkumham, tetapi yang mengelola kita.

Kapan masalah ini muncul?

Masalah aset ini sudah ada sejak saya menjadi wakil wali kota. Dari 2014 pun saya sudah bersurat 12 kali, rapat sudah 16 kali, tetapi selalu deadlock. Lalu, dari luas lahan harusnya 60 persen untuk dibangun, 40 persen untuk fasilitas umum. Tetapi Kemenkumham mau dibangun semuanya, mau dibikin politeknik, tower pengayoman, Lapas, dan sebagainya. Terus kewajiban untuk membuat fasilitas umumnya bagaimana.

Perkara apa yang dipolisikan?

Saya dilaporin polisi terkait penyerobotan. Ini sebenarnya masalah wali kota yang dulu. Karena dulu wali kota membangun Gedung MUI disitu tanpa izin, lalu Mal Pelayanan Publik. Justru saya dari 2014 mau menyelesaikan itu, kenapa baru sekarang dipermasalahin. Terus saya pikir ambil hikmahnya saja. Sorenya saya bikin laporan polisi juga soal Politeknik. Trisno Juliantoro/AR-3