Masa Depan EBT Bakal Suram

Transisi ke energi hijau bakal terancam, mengingat arah kebijakan pemerintahan baru AS diprediksi cenderung pro energi kotor atau fosil.

JAKARTA – Peralihan pemerintah di Amerika Serikat (AS) diperkirakan turut mempengaruhi kebijakan di sektor energi yang dikhawatirkan kembali mengalami kemunduran. Karena itu, pemerintah Indonesia harus mengantisipasi semua kemungkinan, terutama masa depan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT).

Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS bakal berdampak signifikan terhadap harga minyak global. Sebab, kebijakan Trump terkait perubahan iklim berbeda dengan Presiden AS saat ini, Joe Biden yang lebih berpihak pada energi hijau.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira, mengatakan kemenangan Trump dalam kontestasi pilpres AS picu kekhawatiran terkait nasib transisi ke energi hijau ke depan.

Pendanaan transisi energi dalam kerangka Just Energy Transition Partnership (JETP) berisiko macet atau tidak berjalan. Hal itu karena AS di bawah Trump akan melakukan evaluasi terhadap komitmen iklim.

"Ini yang harus dicegah oleh pemerintah indonesia dengan menekankan pentingnya JETP agar pemensiunan PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) batu bara dan instalasi energi terbarukan tetap berjalan," ucap Bhima kepada Koran Jakarta, Minggu (10/11).

Selain itu, lanjutnya, risiko produk olahan nikel Indonesia terancam tak dapat masuk ke AS melalui skema Inflation Reduction Act (IRA). Sebelumnya, Biden mendorong agar pemerintah dan pelaku usaha di bidang mineral kritis meningkatkan standar environmental, social, and governance (ESG) agar bisa masuk ke rantai pasok bahan baku kendaraan listrik atau EV (electric vehicle) di AS.

"Trump mungkin meninggalkan IRA. Karena itu perlu mendorong diversifikasi pasar segera khususnya untuk nikel yang berstandar tinggi," ucap Bhima.

Senada, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan Trump memang tidak ingin membatasi penggunaan energi fosil, khususnya minyak dan gas (migas). Trump memang berencana menaikkan produksi migas AS.

"Trump akan mengizinkan pemboran migas di lokasi-lokasi sensitif secara ekologis, misalnya di Artic. Dampaknya akan meningkatkan emisi gas rumah kaca (GRK) akibat pembukaan Artic untuk eksplorasi migas. Konsumsi BBM (bahan bakar minyak) juga akan meningkatkan emisi GRK," ucapnya.

Fabby menjelaskan kebijakan Trump akan menambah empat miliar ton emisi CO2 AS pada 2030 sehingga dapat menimbulkan kerugian global sebesar 900 miliar dollar AS.

Selain itu, kebijakan Trump mungkin akan berdampak terhadap kontribusi AS dalam pendanaan iklim global. Hal itu akan berdampak pada pelambatan aksi mitigasi dan adaptasi iklim di negara berkembang.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memperingatkan kemenangan Trump bisa berdampak signifikan pada harga minyak dunia. Hal ini disebabkan arah kebijakan energi Trump dari Partai Republik yang berbeda dari Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat dapat mengubah tren global terkait isu perubahan iklim dan energi.

Kebijakan Konservatif

Sementara itu, Peneliti Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi, mengatakan Trump mewakili kubu konservatif yang lebih pro pada kebangkitan ekonomi domestik dibandingkan ide-ide tentang perubahan iklim.

"Kebijakan energi di masa Trump akan lebih pro terhadap minyak dan batu bara mengingat Amerika masih memiliki cadangan besar terhadap keduanya," ungkap Hafidz.

Terkait, harga komoditas energi, menurutnya, sangat bergantung pada kebijakan OPEC Plus yang akan melakukan summit 1 Desember nanti untuk menentukan tingkat produksi negara-negara anggotanya.