Malaysia Umumkan Status Darurat Virus

KUALA LUMPUR - Raja Malaysia, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, pada Selasa (12/1) mengumumkan diberlakukannya status darurat nasional untuk melawan lonjakan wabah virus korona di negaranya. Akibat diberlakukannya status tersebut, maka sidang parlemen dihentikan sementara dan para pengkritik menuding diberlakukannya status darurat itu sebagai upaya agar kekuasaan pemerintahan yang tak stabil saat ini tetap bertahan.

Diterapkannya kebijakan yang amat mengejutkan ini terjadi selang sehari setelah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan langkah pembatasan baru di sebagian besar wilayah Malaysia, termasuk penutupan sebagian besar bisnis dan memperingatkan bahwa sistem kesehatan saat ini sudah kewalahan dalam menangani pandemi.

"Raja Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah menyetujui deklarasi keadaan darurat hingga 1 Agustus menyusul permintaan dari PM Muhyiddin Yassin," demikian keterangan yang dikeluarkan pihak istana.

Ini adalah pertama kalinya Malaysia mengumumkan keadaan darurat nasional dalam lebih dari setengah abad. Terakhir kali keadaan darurat diumumkan secara nasional pada 1969, sebagai tanggapan atas kerusuhan rasial yang mematikan.

Pada Oktober lalu sebenarnya PM Muhyiddin sempat mencoba membujuk raja untuk mengumumkan keadaan darurat, tetapi upaya ditolak.

PM Muhyiddin dalam pidatonya yang disiarkan televisi, mengkonfirmasi parlemen akan ditangguhkan dan pemilu tidak akan digelar untuk sementara waktu. Walau pemerintahan pimpinan Muhyiddin dalam 10 bulannya ini menunjukkan tanda-tanda kehancuran, ia bersikeras bahwa pemerintah sipil akan terus berfungsi.

"Deklarasi darurat, bukanlah kudeta militer dan jam malam tidak akan diberlakukan," kata PM Muhyiddin seraya menjanjikan bahwa pemilu akan digelar setelah pandemi di Negeri Jiran tertanggulangi.

"Selain menangguhkan aktivitas politik, status darurat memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengambil alih rumah sakit swasta karena fasilitas pemerintah telah kewalahan, dan mendapatkan bantuan tambahan dari militer dan polisi," imbuh PM Malaysia itu.

Pengumuman itu muncul setelah sekutu koalisi utama Muhyiddin mulai menarik dukungan, yang bisa menyebabkan runtuhnya pemerintahan dan segera digelarnya pemilu sela yang dikhawatirkan beberapa orang dapat memperburuk situasi wabah.

Sejak menjabat, PM Muhyiddin nyaris lolos dari serangkaian tantangan di parlemen dan saat ini ia telah dianggap telah kehilangan mayoritas dukungan.

Anggota parlemen oposisi mengecam langkah yang diambil pemerintah dengan mengumumkan status darurat nasional dan mengatakan bahwa penguncian parsial yang diumumkan awal pekan ini sudah cukup untuk mengatasi virus.

Lonjakan Kasus Baru

Sepanjang 2020, Malaysia berhasil mengendalikan sebagian besar penyebaran wabah dengan penguncian yang ketat. Tetapi begitu pembatasan dikurangi, kasus-kasus melonjak, dan berulang kali mencapai rekor baru dalam beberapa hari terakhir.

Pemilu di Negara Bagian Sabah tahun lalu dituding memicu terjadinya gelombang baru infeksi yang menyebar ke seluruh negeri pada saat ini.

Pemberlakukan status keadaan darurat nasional sendiri bisa dicabut lebih awal jika lonjakan infeksi melambat. Hingga saat ini Malaysia tercatat telah melaporkan lebih dari 138.000 kasus infeksi dan 555 kematian akibat Covid-19. SB/AFP/I-1