Malaysia Tolak Klaim Baru Perbatasan Maritim Filipina

SEREMBAN - Malaysia pada Minggu (7/7) menolak klaim baru perbatasan maritim Filipina, dan mengatakan pihaknya akan melawan klaim apa pun atas wilayahnya.

"Malaysia juga melakukan hal yang sama untuk menjaga kepentingan kami," kata Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, seperti dilaporkan harian lokal berbahasa Inggris,Star. "Malaysia adalah negara berdaulat independen yang akan melawan klaim apapun atas wilayah kami," imbuh dia.

Pernyataan itu ia keluarkan sebagai tanggapan atas nota diplomatik yang diajukan Filipina ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Filipina baru-baru ini mengatakan kepada PBB bahwa pihaknya memperluas landas kontinennya namun menumpangkan hak di Negara Bagian Sabah, Malaysia.

Malaysia mengajukan nota diplomatik kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, pada akhir bulan lalu untuk menolak klaim yang disampaikan Filipina kepada PBB.

Filipina telah mendaftarkan haknya atas landas kontinen yang diperluas di wilayah Palawan Barat di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Melalui pendaftaran itu, Filipina menetapkan daerah-daerah dasar laut yang dianggapnya mengandung hak kedaulatan dan eksklusif Filipina untuk mendayagunakan sumber-sumber daya alam di wilayah tersebut.

"Kami mengajukan nota diplomatik mengenai masalah ini ke PBB sebagai tanggapan atas apa yang dilakukan Filipina," kata Menlu Mohamad. "Dalam catatannya, Filipina mengklaim bahwa perbatasan lautnya melewati Sabah. Kalau ini dijadikan tolok ukur, berarti Sabah diklaim milik Filipina," imbuh dia.

"Kami adalah negara yang merdeka dan berdaulat, dan tidak ada seorang pun yang bisa datang dan mengklaim wilayah mana pun," kata dia.

Menlu Mohamad yang juga dikenal sebagai Tok Mat itu menambahkan bahwa Sabah dan Sarawak resmi menjadi bagian dari Federasi Malaysia puluhan tahun lalu dan kedua pemimpin negara pun telah mengakui hal ini. "Ini (pembentukan federasi) dilakukan dengan cara yang tepat dan bahkan diakui oleh PBB," ucap dia.

Menurut laporanSouth China Morning Post, pengajuan Filipina adalah mengenai reklamasi wilayah dasar laut.

Klaim tersebut mempunyai implikasi politik dan ekonomi yang signifikan bagi kedua negara mengingat besarnya sumber daya minyak dan gas di wilayah tersebut.

Menlu Mohamad pun mengatakan bahwa Malaysia juga siap jika masalah tersebut diputuskan di tingkat internasional, termasuk kemungkinan dibawa ke Mahkamah Internasional untuk dibahas.

Tok Mat juga berharap agar masalah ini tidak menimbulkan keretakan dengan Filipina karena kedua negara memiliki hubungan bilateral yang baik.

Perjanjian Era Kolonial

Kontroversi kepemilikan Sabah, yang terletak di ujung utara Kalimantan, tersebut bermula dari perjanjian era kolonial.

Malaysia memasukkan Sabah pada 1963. Langkah Malaysia itu mendorong Manila untuk mengajukan klaim resmi dengan membawa alasan bahwa Sabah secara sah merupakan milik Filipina.

Namun, Kuala Lumpur menyatakan bahwa wilayah tersebut secara sah diserahkan oleh Inggris kepada Malaysia.

Perselisihan tersebut terus berlanjut dan secara berkala berkobar karena nota diplomatik, tindakan hukum, dan bahkan invasi bersenjata. Ant/Anadolu/I-1