Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Sarana Medis - Biaya Renovasi Mencapai Rp2 Miliar

Maksimalkan Laboratorium Kesehatan Daerah

Foto : ANTARA/Linna Susanti

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri (kesatu kiri) saat rapat kerja Komisi IV DPRD Kota Bogor dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor agenda pembahasan kinerja dinas, terkait pekerjaan fisik, di gedung dewan setempat, Kamis (11/5).

A   A   A   Pengaturan Font

Setelah pembangunan selesai, harus bisa langsung dapat dioperasionalkan secara maksimal. Mulai hitung potensi pendapatan dan biaya operasional.

BOGOR - Keberadaan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) yang tahun ini akan direnovasi dengan anggaran sampai 3,1 miliar rupiah harus dimaksimalkan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Permintaan ini datang dari Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, Jumat (12/5).

Dia mengatakan ini usai rapat kerja dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor. Rapat membahas kinerja dinkes, termasuk pekerjaan fisik. Dia minta pelayanan kesehatan publik lebih dioptimalkan. "Kami melihat sejak dulu punya Labkesda, tapi tidak dimaksimalkan. Saat Covid-19 lalu pun, yang banyak digunakan laboratorium swasta. Padahal kita punya labkesda. Maka, setelah direnovasi harap Labkesda lebih dimaksimalkan," ujar Akhmad Saeful.

Lebih lanjut, Akhmad Saeful menekankan, dengan dimaksimalkannya Labkesda, akan meningkat pula pelayanan kesehatan masyarakat. Tentunya, ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor sektor kesehatan. "Kita tahu ini sudah tahun terakhir wali kota. Maka pemenuhan janji di RPJMD sudah menjadi kewajiban. Dengan begitu, keberadaan labkesda dan peningkatan pelayanan juga harus dimaksimalkan seperti isi RPJMD," tegasnya.

Berdasarkan hasil rapat tadi, Komisi IV DPRD berkomitmen untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap pembangunan sarana kesehatan. Hal ini khususnya untuk Labkesda Kota Bogor yang diharapkan menjadi sistem ketahanan kesehatan warga Kota Bogor.

Infrastruktur diharapkan sesuai dengan standarisasi bangunan kesehatan. Terpenting pekerjaannya tidak mangkrak karena anggaran dari APBN. Jangan sampai pengerjaan fisik tidak sesuai dengan standarisasi yang bisa berakibat penghentian anggaran.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top