Mahfud MD Akui Bicara soal Kenegaraan dengan Mega

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui sempat berbincang perihal kenegaraan dengan Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Perbincangan tersebut dilakukan saat dirinya dibisiki oleh Megawati di sela resepsi pernikahan cucunya, di Jakarta, Minggu (2/7). "Banyak, banyak masalah-masalah penting kenegaraan, tetapi tidak bisa disampaikan di sini dalam waktu pendek, itu diceritakannya enggak bisa," kata Mahfud usai rapat kerja bersama Komite I DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7).

Kemudian, Mahfud menyebut sempat berbincang pula terkait isu hak asasi manusia (HAM) dengan putri Presiden Ke-1 RI Soekarno itu.

Namun, Mahfud menepis bahwa dalam perbincangan singkat itu turut mengangkat isu kontestasi Pilpres 2024 beserta bahasan terkait bakal calon wakil presiden (cawapres). "Enggak, enggak ada (bahas cawapres). Enggak bicara soal pilpres," ucapnya.

Mahfud pun membeberkan diberikan pesan oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar senantiasa menjaga konstitusi negara Indonesia dalam mengampu jabatan pimpinan. "Selenggarakan negara ini dengan baik gitu pesannya, secara konstitusional tegakkan konstitusi kalau negara ingin maju itu pesan Bu Mega," ujar Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika itu.

Sebelumnya, Minggu (2/7), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengunggah beberapa foto saat menghadiri pernikahan cucu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dari sang putra sulung Mohammad Rizki Pratama melalui akun Instagram pribadinya @yasonna.laoly.

Pada slide ketiga dan keempat, tampak foto yang memperlihatkan dirinya yang tengah berdiri berdampingan dengan Mahfud MD sedang berbincang bersama Megawati yang duduk di kursi dengan posisi sedikit merunduk.

Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi bakal calon presiden (capres) usungan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo pada September 2023.

"Jadi Juli-Agustus 2023 bulan-bulan penggodokan, pematangan, kemudian September 2023, tentu saja ini kewenangan dari Ibu Ketua Umum untuk nanti mengumumkan calon wakil presiden," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam rekaman video yang diterima di Jakarta, Selasa.