Mahathir Mohamad Gugat Anwar Ibrahim atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik

KUALA LUMPUR - Mahathir Mohamad mengajukan gugatan pencemaran nama baik sebesar RM150 juta (33,8 juta dolar AS) terhadap Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Anwar dituding menuduhnya memperkaya diri sendiri saat berkuasa dan menyebutnya rasis.

Dalam pernyataan klaimnya, mantan perdana menteri tersebut mengatakan klaim Anwar dalam pidatonya di kongres Parti Keadilan Rakyat (PKR) pada Maret lalu tidak benar dan dimaksudkan untuk merusak reputasi dan citranya.

Mahathir mengatakan pernyataan Anwar telah menodai citranya sebagai negarawan dan mantan perdana menteri dan memiliki reputasi sebagai pemimpin yang dihormati di seluruh Malaysia dan dunia.

Mahathir (97) menuntut sebesar RM50 juta sebagai ganti rugi umum dan RM100 juta lainnya sebagai ganti rugi.

Gugatan diajukan ke Pengadilan Tinggi Shah Alam pada Rabu (3/5).

Pada Maret lalu, Anwar diyakini telah mengkritik beberapa mantan pemimpin negara selama kongres nasional khusus PKR yang diadakan di Shah Alam.

Tanpa menyebut nama, Anwar di acara politik tersebut menyinggung seorang mantan pemimpin - dalam dua masa jabatannya sebagai perdana menteri selama "22 tahun dan (lagi) 22 bulan" - telah menggunakan posisinya untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, dan anak-anaknya.

Mahathir adalah perdana menteri Malaysia dari Juli 1981 hingga Oktober 2003 dan sekali lagi dari Mei 2018 hingga Februari 2020.

Dalam pidatonya, Anwar mengatakan pemimpin tersebut hanya mengeluhkan Melayu yang kehilangan dominasinya di negara itu setelah dia tidak lagi berkuasa.

Dalam pernyataan gugatannya, Mahathir mengatakan, sebagai perdana menteri, pernyataan Anwar akan mendapatkan lebih banyak perhatian media di dalam dan luar negeri.

Dia juga ingin Anwar mencabut semua dugaan pernyataan fitnah terhadapnya dan meminta maaf atas pernyataan tersebut.

Mahathir mengatakan pada 28 Maret bahwa Anwar memiliki waktu tujuh hari untuk mencabut pernyataannya.

Dalam Pemilihan Umum ke-15 tahun lalu, Mahathir gagal mempertahankan kursinya di Langkawi, kehilangan depositnya setelah finis keempat dalam pertarungan lima sudut.

Itu adalah kekalahan elektoral pertamanya dalam 53 tahun.

Anwar dilantik sebagai perdana menteri pada 24 November tahun lalu setelah Pemilihan Umum ke-15 (GE15) gagal menghasilkan pemenang yang jelas.

Dia memimpin pemerintahan persatuan yang terdiri dari koalisi Pakatan Harapannya, koalisi yang berkuasa sebelumnya BN, Gabungan Parti Sarawak (GPS), Gabungan Rakyat Sabah (GRS) dan Parti Warisan (Warisan).

Dalam beberapa minggu terakhir, ada laporan mengenai stabilitas pemerintah Malaysia.

Setelah itu, Anwar mengatakan partai-partai dalam pemerintahan persatuannya cukup kuat untuk bertahan melawan setiap rencana menggulingkan pemerintah.