LPDB KUMKM Diminta Realisasikan Dana Bergulir

JAKARTA - Manajamen Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) diminta segera merealisasikan akad kredit dana bergulir kepada Baitul Maal Tamwil (BMT) di seluruh Indonesia.

Tidak ada alasan LPDB tidak segera merealisasikan, karena sebelumnya sudah ada LPBD KUMKM dengan Perhimpunan BMT di kantor Wakil Presiden.

"Tidak ada alasan lagi untuk tidak segera dicairkan. BMT itu jelas dan terukur. Selain itu juga aman karena sudah ada lembaga penjamin. Segera lakukan akad kredit dan plafon ditambah," kata Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, pada acara Silaturahmi Nasional Perhimpunan BMT Indonesia Tahun 2018 di Jakarta, Selasa (6/11).

Silaturahmi Nasional Perhimpunan BMT tersebut dihadiri 400 perserta dari 180 BMT dari 11 provinsi di Indonesia.

Puspayoga mengatakan, Perhimpunan BMT Indonesia sebagai koperasi sekunder dan menghimpun 326 BMT yang melayani koperasi primer, menyatukan visi dan misi sebagai lembaga keuangan syariah dalam memberikan layanan pembiayaan syariah kepada usaha mikro dan kecil yang menjadi anggotanya.

"Dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia berpotensi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah", imbuhnya.

Saat ini, Indonesia menjadi negara dengan jumlah industri keuangan syariah terbanyak di dunia. Antara lain, terdapat 5000 institusi lembaga keuangan syariah, meliputi 34 perbankan syariah, 58 operator Takaful/Asuransi Syariah, tujuh perusahaan modal ventura syariah, 163 BPR Syariah, 4500 BMT, dan satu institusi pegadaian syariah.

"Tapi, di sisi lain, pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia masih relatif kecil, yaitu 5,7 persen dari total industri perbankan nasional. Bandingkan dengan Malaysia yang sudah mencapai 23,8 persen," jelas Puspayoga.

Oleh karena itu, Puspayoga menegaskan bahwa peran dan kehadiran BMT dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat sangatlah strategis.

Ia pun menekankan agar pelaku bisnis tidak boleh hanya mencari keuntungan semata. Tapi juga harus memiliki benefit dan menguntungkan secara sosial.

Jangan menjadi kapitalis, melainkan social enterpreneur. Misalnya, mampu mengolah satu produk agar tetap memiliki harga menarik meski usai panen harga biasanya turun.

"Saya harap BMT hadir di sana dalam membentuk jiwa social enterpreneur," tukas dia.
Persyaratan Baru
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia, H Jularso mengungkapkan pihak BMT sangat mengharapkan segera akad kredit dana bergulir.

"Berkas pengajuan dana bergulir yang kami kirim dikembalikan ke kita lagi, karena harus menyesuaikan dengan persyaratan baru sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM.

Selain itu, plafon kami juga dianggap terlalu kecil, maka diminta untuk ditambah plafon pengajuan kredit dana bergulirnya," ungkapnya. sdk/E-9