Lonjakan Konflik Global Menghambat Vaksinasi Anak pada Tahun 2023

NEW YORK - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada hari Senin (15/7), mengatakan meningkatnya konflik di seluruh dunia menghambat pasokan vaksin, menyebabkan lebih banyak anak yang tidak bisa mengikuti program vaksinasi penting untuk penyakit, seperti difteri, tetanus, dan batuk rejan pada tahun 2023, terutama di wilayah yang dilanda pertikaian.

Dikutip dari The Straits Times, PBB memperkiraan sekitar 14,5 juta anak tidak mendapatkan vaksinasi pada tahun 2023, dibandingkan dengan 13,9 juta pada tahun sebelumnya. Namun, jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan saat pandemi Covid-19, ketika sekitar 18 juta anak tidak mendapatkan vaksinasi.

PBB mengatakan 6,5 juta anak tambahan gagal menerima lebih dari satu dosis, yang berarti mereka tidak terlindungi sepenuhnya. Perkiraan tersebut didasarkan pada berapa banyak anak yang menerima dosis pertama atau ketiga dosis vaksin DTP (difteri, pertusis, tetanus), suntikan utama yang melindungi terhadap difteri, tetanus, dan pertusis, yang juga dikenal sebagai batuk rejan.

Secara total, 84 persen bayi di seluruh dunia menerima imunisasi lengkap pada tahun 2023, di bawah tingkat yang diperlukan untuk mencegah wabah penyakit.

"Negara-negara yang dilanda perang khususnya mengalami lonjakan besar dalam jumlah anak-anak yang tidak diimunisasi pada tahun 2023," ujar Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau the United Nations Children's Fund (Unicef) dan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organisation (WHO) pada konferensi pers minggu lalu, sebelum merilis data.

Vaksinasi Anjlok

Penurunan cakupan vaksinasi terbesar secara global terjadi di Sudan, yang telah hancur akibat perang saudara selama 15 bulan. Angka cakupannya turun menjadi 57 persen pada tahun 2023 dari 75 persen pada tahun 2022.

Artinya, hampir 701.000 anak di Sudan tidak divaksinasi sama sekali terhadap penyakit mematikan seperti campak dan difteri.

"Jumlah anak yang gagal mendapatkan imunisasi di wilayah Palestina yang diduduki meningkat menjadi 17.000 selama sembilan bulan pada tahun 2023 berdasarkan data yang tersedia hingga September, dari 1.000 pada tahun 2021," kata badan tersebut