Lonjakan Kasus Covid-19 Berisiko Ganggu Pemulihan

JAKARTA - Eskalasi kasus Covid-19 dalam beberapa waktu belakangan ini berisiko mengancam pemulihan ekonomi dalam negeri. Karenanya, sinergi pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk menekan lonjakan kasus sesuai peran masing-masing.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah terus waspada akan terjadinya lonjakan kasus penularan Covid- 19 yang dikhawatirkan dapat mendorong kembali restriksi mobilitas masyarakat. Pembatasan tersebut yang selanjutnya akan berdampak pada laju pemulihan ekonomi terutama di semester kedua tahun ini.

Untuk itu, Wapres meminta seluruh kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) untuk dapat memanfaatkan alokasi belanja dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) secara efektif dan efisien.

"Alokasi belanja APBN 2022, yang saat ini sedang disusun, harus dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian dan memulai konsolidasi fiskal," jelasnya saat memberikan kuliah umum pada Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIII Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Tahun 2021 secara daring dari kediaman resmi Wapres di Jakarta, Selasa (6/7).

Terhadap pelaku ekonomi syariah, Wapres berharap dapat memainkan peran lebih besar agar potensi pengembangan sistem ekonomi tersebut mendukung pemulihan ekonomi secara nasional. Wapres mendorong seluruh elemen bangsa saling menjalin hubungan dan kerja sama yang baik guna mendukung upaya penanggulangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Indonesia.

"Pada prinsipnya, Pemerintah selalu menempatkan keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, di samping juga menjaga ketahanan ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19," ujar Wapres.

Bangun Sinergi

Pada kesempatan lain, Penasehat Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Damar Susilaradeya mengatakan, dalam penanganan pandemi Covid-19, pemerintah dan masyarakat diharapkan untuk bersinergi dan bersama-sama untuk menekan lonjakan kasus dengan perannya masing- masing.

"Jadi benar-benar harus dipastikan bahwa obat-obatan maupun fasilitas perawatan tersedia bagi yang membutuhkan, sementara masyarakat juga perlu taat terhadap apa yang sudah ditetapkan pemerintah," kata Damar Susilaradeya dalam dialog secara daring, Selasa (6/7).

Damar mengatakan, PPKM Darurat yang diberlakukan pemerintah bertujuan untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir, terutama akibat masuknya varian virus SARS CoV-2 baru jenis Delta dari India. Dia berharap, masyarakat juga dapat melindungi diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam PPKM Darurat, terutama agar membatasi aktivitas di luar rumah.