LKPP Yakinkan Pengusaha soal Komitmen Pemerintah di IKN

Sebelumnya banyak pengusaha yang datang ke kantor LKPP dan menanyakan jika perusahaan mereka mendapat proyek untuk pembangunan IKN, namun ragu untuk menerima dan mengerjakan proyek karena takut tidak dibayar.

Jika IKN terwujud, katanya lagi, tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan, tetapi akan menjadi kebanggaan bangsa di mata dunia.

Hendrar menguraikan, kebutuhan pembiayaan fisik IKN dalam RPJMN 2020-2024 ditargetkan kurang lebih 466 triliun rupiah, dengan perincian komponen proyek APBN sebesar 90,3 triliun rupiah, lewat model kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebesar 252 triliun rupiah. Sedangkan melalui komponen proyek swasta murni, BUMN/BUMD sebesar 123,2 triliun rupiah.

Dia mengatakan berdasar Informasi dari Kasatgas Pembangunan IKN, proses pembangunan sudah mencapai 25 persen dengan anggaran yang digunakan sebesar 30 triliun rupiah. "Jadi menuju ke arah Rp400 triliun masih terbuka kesempatan teman-teman swasta untuk ikut berkontribusi," ujar Hendrar.

LKPP bertanggung jawab dalam proses pengadaan barang/jasa, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan dalam setiap proses pengadaan barang/jasa di IKN untuk dipermudah guna percepatan anggaran dan efektif.
Halaman Selanjutnya....