"Link and Match" Pendidikan Kita

Oleh Supartono

Setelah Debat Ketiga Cawapres, kini masyarakat Indonesia jadi bertanya-tanya tentang apa itu link and match, yang disuarakan oleh salah satu cawapres. Apa sebenarnya link and match?

Program link and match sejatinya telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Republik Indonesia, saat dijabat oleh Prof Dr Wardiman pada tahun1989. Tujuan utamanya adalah untuk menjembatani kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara paper berjudul Link and Match Dunia Pendidikan dan Industri dalam Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja dan Industri juga telah diterbitkan oleh Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Program link and match ternyata diwacanakan kembali oleh salah satu cawapres dalam Debat Pilpres Ketiga di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019). Terlepas siapa pun Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih rakyat pada 17 April mendatang, persoalan link and match dunia pendidikan kita memang wajib disentuh dan menjadi prioritas untuk disikapi oleh pemerintah.

Link and match adalah penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja ke depan. Diharapkan paradigma orientasi pendidikan tidak lagi supply minded, tetapi lebih demand minded (kebutuhan pasar).

Konsep keterkaitan dan kesepadanan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja yang dicetuskan mantan Mendiknas Prof Dr Wardiman perlu dihidupkan lagi. Sebab, konsep tersebut dapat menekan jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi, yang dari ke hari, tahun ke tahun semakin bertambah akibat dari orientasi sistem pendidikan kita yang supply minded.

Wajib simultan dan masif

Bila konsep dijalankan oleh pemerintahan mendatang, terlebih dalam era Revolusi Industri 4.0, maka pendidikan kita akan berorientasi sesuai kebutuhan pasar. Konsep link and match antara lembaga pendidikan dan dunia kerja adalah ideal. Artinya, ada keterkaitan antara pemasok tenaga kerja dengan penggunanya.

Adanya hubungan timbal balik antara dunia pendidikan dan dunia kerja, akan membuat sekolah atau perguruan tinggi dapat menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan kerja. Selama ini konsep link and match ada pada contoh program magang. Program magang, dimaksudkan agar industri juga mendapatkan manfaat. Namun, selama ini ada kesan dan anggapan bahwa yang mendapatkan manfaat dari program magang adalah sekolah (SMK) atau perguruan tinggi, sedangkan industri yang dijadikan tempat magang peserta didik atau mahasiswa hanya kebagian repotnya.

Padahal produk dari sekolah dan khususnya, perguruan tinggi menghasilkan sesuatu yang amat berharga dan bukan hanya sekadar kertas tanpa makna, yaitu produk kepakaran, produk pemikiran dan kerja laboratorium. Faktanya, hingga kini, produk-produk ini masih sangat jarang dilirik oleh industri di Indonesia. Produk kepakaran yang sering dipakai adalah yang bersifat konsultatif, tetapi produk hasil laboratorium belum di akomodasi dengan baik.

Oleh karena itu, konsep link and match pelaksanaanya memang harus dijalankan secara masif dan simultan oleh stakeholder terkait, yaitu sekolah (SMK)/perguruan tinggi, dunia kerja (perusahaan) dan pemerintah. Dari ketiga komponen stakeholder tersebut, peran perguruan tinggi sangat vital. Sebab, kreativitas dan kecerdasan pengelola perguruan tinggi menjadi faktor penentu bagi sukses tidaknya program tersebut.

Mengingat perguruan tinggi berperan sangat vital untuk pelaksanaan program ini, maka satu-satunya jalan sebagai langkah awal, perguruan tinggi harus melakukan riset terhadap dunia kerja.

Sebagai catatan, sebelum Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) berganti baju menjadi Universitas Negeri (UN), lulusan IKIP yang jelas-jelas diarahkan untuk menjadi guru, dibekali keterampilan mendidik bernama microteaching yang dapat diartikan sebagai model pelatihan guru/calon guru untuk menguasai keterampilan mengajar tertentu melalui proses pengajaran yang sederhana, serta mendapatkan ijazah Akta IV saja banyak yang tidak link and match saat mengajar di kelas sesuai dengan bidang studinya. Kurikulum Pendidikan di IKIP dan Kurikulum Pendidikan di sekolah tidak nyambung. Padahal sama-sama institusi di ranah satu atap Kementrian Pendidikan.

Kini setelah IKIP berubah menjadi UN, tidak ada lagi pendidikan khusus calon guru. Terpaksa karena kebutuhan keduabelah pihak (tenaga kerja dan sekolah/tempat kerja) banyak lulusan UN yang menjadi guru tanpa bekal keterampilan mendidik dan tanpa ijazah Akta IV. Dapat dibayangkan bagaimana sekolah-sekolah Indonesia kini diajar oleh guru-guru yang tidak match. Pemerintahpun bersibuk ria dengan program sertifikasi guru/dosen untuk mengakali agar guru/dosen sesuai standar kompetensi profesi yang dibutuhkan.

Bagaimana dengan link and match antara perguruan tinggi dengan dunia kerja industri? Faktanya, penggangguran terdidik (mengantongi ijazah SI maupun S2) pun terus bertambah, karena tidak terbudaya dan tidak terprogramnya riset dan riset oleh perguruan tinggi terhadap industri. Padahal, riset sangat vital untuk mengetahui kompentensi (keahlian) apa yang paling dibutuhkan dunia kerja dan kompetensi apa yang paling banyak dibutuhkan dunia kerja.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh salah satu perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa keahlian (kompentensi) yang paling banyak dibutuhkan dunia kerja (perusahaan dan Industri) adalah kemampuan komputasi (komputer), berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan kemampuan akuntansi.

Selain itu, perguruan tinggi juga harus mampu memprediksi dan mengantisipasi keahlian (kompetensi) apa yang diperlukan dunia kerja dan teknologi sepuluh atau duapuluh tahun tahun ke depan.

Pengangguran Bertambah

Terlepas dari siapa pun yang mengapungkan konsep link and match dalam debat ketiga cawapres, Minggu (17/3) rasanya program yang sudah dicanangkan tiga puluh tahun yang lalu (1989-2019), memang wajib dipikirkan untuk benar-benar digulirkan. Link and match adalah paradigma orientasi pendidikan demand minded (kebutuhan pasar).

Andai saja sejak 1989, program link and match berjalan dengan baik, pemerintah sudah diuntungkan, karena pengangguran terdidik tidak akan membludak seperti sekarang. Pemerintah wajib secara serius menjaga iklim keterkaitan dan mekanisme implementasi ilmu dari perguruan tinggi ke dunia kerja, sehingga diharapkan program link and match ini berjalan semakin baik dan semakin mampu membawa manfaat bagi semua pihak.

Harus dibudayakan agar perguruan tinggi berlapang dada menerima bidang keahlian (kompentensi) yang dibutuhkan dunia kerja sebagai materi kuliah utama. Sebaliknya, perusahaan dan sektor industri juga harus membuka pintu selebar-lebarnya untuk mahasiswa perguruan tinggi yang ingin magang (bekerja) di perusahaan tersebut.

Sementara itu, pemerintah juga wajib serius menjalankan link and match sebagai program, bukan sekadar proyek instan, serta tidak melakukan pembiaran program ini lagi. Cukup tiga puluh tahun saja, program ini terbengkalai.

Penulis pemerhati pendidikan.