Lindungi Konsumen, OJK Tekankan Pentingnya Tata Kelola Digital

Sementara itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) memandang ada tujuh tantangan dalam implementasi digital governance, di antaranya menjaga integritas data, menjaga ketersediaan data, membangun Segregation of Duty (kebijakan & prosedur), mengimplementasi sistemyang sesuai dengan kebutuhan bisnis, mentranslasikan kebutuhan bisnis menjadi kebutuhan IT, menjaga keamanan sistem informasi, dan menjalankan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.

"Jadi kunci sukses Digital Governance adalah sinergi antar elemen "People, Process & Technology" yang dapat menjawab kebutuhan bisnis. Lalu membangun kepercayaan di dunia digital perlu memberikan kenyamanan (UI/UX) dan keamanan bagi stakeholder, dan membangun kepercayaan di dunia digital juga perlu dilihat dari beberapa perspektif seperti dari perspektif regulator, organisasi, interaksi sosial dan individu," sebut Executive Vice President BEI Budhi Purwanto.

Sementara Pegadaian telah menyiapkan empat langkah penting dalam perlindungan data di era digital saat ini. Pertama, melakukan kajian secara menyeluruh terhadap proses bisnis di Pegadaian. Kedua, memperkuat keamanan data dengan program-program cyber security.

"Selanjutnya, membuat unit khusus yang fokus pada keamanan data contohnya adalah divisi IT Security dan divisi Data Management. Dan, terakhir pemutakhiran tata kelola data pada divisi terkait seperti pembuatan peraturan internal terkait tata kelola data, data loss prevention, mobile device management, dan lain-lain," imbuh Direktur Teknologi Informasi dan Digital Pegadaian Teguh Wahyono.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Kredit Utama Fintech Indonesia (Rupiah Cepat) Yolanda Sunaryo membeberkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Diantaranya meliputi pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum dan transparan.
Halaman Selanjutnya....