Libatkan Perempuan dalam Pengelolaan SDA

JAKARTA - Para pejuang keadilan dan keseteraan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) mendesak pemerintah untuk tidak mengumbar izin pemanfaatan hutan dan lahan demi terwujudnya pengelolaan hutan berkelanjutan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung pertumbuhan ekonomi rendah karbon.

Demikian benang merah Temu Nasional Pejuang Keadilan dan Keseteraan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang difasilitasi Program Setapak The Asian Foundation (TAF) di Jakarta, Selasa (27/3).

Program Officer Program Setapak TAF, Margaretha Tri Wahyuningsih, menjelaskan The Asia Foundation bersama mitra-mitranya melalui program Setapak II secara terus-menerus memperkuat kapasitas masyarakat termasuk perempuan lokal untuk mewujudkan tata kelola hutan dan lahan yang berkeadilan gender serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan sumber daya alamdi Indonesia.

"Selama proses penguatan tersebut telah muncul calon-calon pemimpin komunitas yang harapannya akan menjadi pelopor perjuangan kelompok komunitas, terutama kelompok yang rentan dalam memperoleh akses kelola hutan dan lahan yang adil serta lestari melalui reformasi kebijakan," katanya.

Dia menambahkan pertemuanini diharapkan akan menjadi ruang bagi calon pemimpin perempuandengan dukungan kelompok laki-lakiuntuk meningkatkan kapasitas dan berbagi strategi terkait advokasi dalam mendorong tata kelola hutan dan lahan yang berkeadilan gender.

"The Asia Foundation bersama mitra-mitranya melalui program Setapak II secara terus-menerus telah berupaya memperkuat kapasitas masyarakat termasuk perempuan lokal untuk mewujudkan tata kelola hutan dan lahan yang berkeadilan gender serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan sumber daya alamdi Indonesia," katanya.

Dia menambahkan, sebagai negara agraris, pertanian merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat Indonesia dan hampir 60 persen yang mengelola pertanian tersebut adalah perempuan. Namun, meskipun perempuan mempunyai peran dan pengetahuan yang sangat baik dalam setiap tahapan pengelolaan lahan, seringkali pengetahuan dan pengalamannya tidak dijadikan sebagai referensi dan pertimbangan dalam berbagai proses tata kelola dan pengambilan keputusan terkait soal tanah lahan termasuk soal hak perempuan atas tanah.

Diungkapkan, selama ini perempuan selau termarjinalkan dalam pengelolaan SDA. "Dengan adanya pertemuan ini akan terbentuk forum nasional bagi penggerak pejuang keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Forum ini juga akan membentuk protocol komunikasi sehingga terus terbangun jejaring secara lebih kuat antardaerah di Indonesia," pungkasnya. yok/E-3