Libatkan Perempuan dalam Ambil Kebijakan Publik

JAKARTA - Keterlibatan perempuan dalam mengambil kebijakan adalah suatu keniscayaan untuk mendorong kebijakan publik yang berkeadilan dan membawa kemaslahatan. Usaha mewujudkan kemaslahatan perempuan adalah bagian tak terpisahkan dari usaha mewujudkan kemanusiaan.

Demikian dikatakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah pada sidang promosi doktor ilmu pemerintahan program pasca sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jakarta, Jumat (17/7). Desertasi yang diangkat Ida Fauziyah dalam sidang ini adalah Implementasi Kebijakan Pengarustamaan Gender dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ida Fauziyah mengingatkan berdasarkan fakta, perempuan masih tertinggal di segala lini kehidupan, mengalami kekerasan, trafficking, akses pendidikan yang alami kesenjangan, dan problem ekonomi.

Dalam kesempatan itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengucapkan terima kasih kepada Presiden Ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

"Gus Dur telah meletakkan pondasi bagi upaya untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan demi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender," ucap Ida.
Halaman Selanjutnya....