Libatkan Pemda dalam Transisi Energi

JAKARTA - Rencana peluncuran rencana tindak lanjut pendanaan transisi energi atau Just Energy Transition Partnership (JETP) pada 16 Agustus mendatang perlu melibatkan berbagai unsur, termasuk pemerintah daerah (pemda). Pasalnya, pemda dinilai belum siap mendukung program transisi energi dari pemerintah pusat.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan ketidaksiapan pemda menjalankan transisi energi berisiko menciptakan tekanan pada sektor tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat yang bergantung pada rantai pasok Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

Dia mencontohkan, terdapat sekitar 4.666 pekerja langsung, baik tetap dan tidak tetap yang akan terdampak penutupan PLTU batu bara di Langkat, Cilacap, dan Probolinggo. "Ini pun belum termasuk pekerja tidak langsung yakni para pelaku UMKM yang berada di sekitar lokasi PLTU, serta pekerja di lokasi sumber batu bara," katanya pada Koran Jakarta, Kamis (20/7).

Studi yang dilakukan di tiga provinsi, yakni Provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur dan tiga kabupaten di Langkat, Cilacap dan Probolinggo disimpulkan bahwa pemda belum aktif dilibatkan dalam agenda JETP, khususnya pada tahap transisi pekerja yang langsung terdampak, dan pekerja sektor UMKM di sekitar lokasi PLTU.

"Bahkan dampak pensiun PLTU batu bara yang berakibat pada potensi pendapatan daerah yang hilang pascapensiun PLTU belum disiapkan potensi penggantinya. Hal ini berakibat pada poin transisi berkeadilan atau 'Just' yang diusung JETP menjadi pertanyaan," ungkapnya.
Halaman Selanjutnya....