Legislator Desak Izin RIPH Ditunda
Sebelumnya, sejumlah pengamat ekonomi maupun pengusaha mengkritisi rencana impor itu. Menurut mereka, ada potensi kerawanan dari rencana impor bawang putih oleh Bulog.
Kerawanan tersebut antara lain penunjukan Bulog dilakukan tanpa kewajiban tanam lima persen dari volume impor serta penugasan impor yang dirasakan diskriminatif terhadap swasta. Selain itu, keterbatasan dana yang dimiliki untuk penugasan ini dapat membuat Bulog menjual hak impor kepada importir lain untuk memperoleh keuntungan.
Direktur Eksekutif The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menilai kebijakan impor 100.000 ton bisa mengganggu keberpihakan kepada petani lokal. "Kalau memang mau ada penugasan harusnya sudah dari beberapa bulan lalu. Impor bawang putih ini prosesnya tidak cuma seminggu dua minggu impornya," kata Enny dalam pernyataan di Jakarta, akhir pekan lalu.
Enny mengatakan penugasan impor bawang putih kepada Bulog ini bisa mengarah kepada komersialisasi sehingga memicu penyalahgunaan wewenang. Sebab, hak impor bisa diberikan kepada importir lain. Ant/E-10
Redaktur : Muchamad Ismail
Komentar
()Muat lainnya