Layanan Keuangan Daerah Lebih Transparan

JAKARTA - Pengelolaan keuangan daerah lebih optimal dan transparan dengan menggunakan sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online. Sebab, sistem tersebut merupakan layanan digital yang berfungsi mengintegrasikan data keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan sistem di bank khususnya BNI.

Sistem SP2D Online dapat dimanfaatkan oleh Pemda yang telah menjalankan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di BNI serta menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) yang dikembangkan oleh BPKP. Pilihan BPKP jatuh pada BNI untuk mengembangkan Sistem SP2D Online itu karena perseroan dinilai sukses mengimplementasikan layanan perbankan berbasis digital untuk mendukung pemerintah daerah dalam penerapan konsep Smart City di berbagai daerah.

Kerja sama pengembangan Sistem SP2D Online itu ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi Antara Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan Aplikasi Simda Keuangan Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Jakarta, Senin (4/2) oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto dengan Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat Abia Ullu. Kehadiran pimpinan Pemda Papua Barat ini dikarenakan implementasi konsep SP2D Online ini pertama kali akan diterapkan BNI di Provinsi Papua Barat. Adi Sulistyowati menuturkan sistem tersebut menawarkan solusi berupa cash management system (CMS).

Dengan sistem itu, data keuangan Pemda dapat diintegrasikan dengan data bank pengelola RKUD. "Layanan itu bagian layanan BNI terhadap Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi layanan publik melalui elektronifikasi transaksi keuangan yang memudahkan Pemda mengelola keuangannya," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....