Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Larangan TikTok Dipertanyakan Pakar Komunikasi, Dinilai Bermuatan Politik

📅 Senin, 13 Mar 2023, 10:41 WIB | Oleh: Tim Penulis
Larangan TikTok Dipertanyakan Pakar Komunikasi, Dinilai Bermuatan Politik Doc: India Posten
Ket. Sejumlah negara melarang platform media sosial buatan perusahaan Tiongkok TikTok.

BARCELONA - Potensi pelanggaran yang dilakukan paltform media sosial TikTok yang diajukan oleh anggota parlemen Amerika Serikat (AS) dengan alasan masalah keamanan nasional, dianggap bermuatan politik, demikian disampaikan seorang pakar Spanyol.

"Jelas ada kampanye politik terhadap TikTok karena itu adalah perusahaan Tiongkok, itu tampak jelas bagi saya," kata Carme Ferre-Pavia, profesor studi komunikasi di Universitas Otonomos Barcelona (Autonomous University of Barcelona), kepada Xinhua dalam wawancara pada Jumat (10/3).

Ferre-Pavia mengatakan dia tidak melihat perbedaan karakteristik antara TikTok dan Facebook maupun WhatsApp.

"Yang saya lihat adalah ancaman kebocoran ada di mana-mana," jelas sang profesor.

Ferre-Pavia menunjukkan bahwa jika ada kekhawatiran kebocoran informasi rahasia dari perangkat resmi atau pemerintah, semua aplikasi media sosial mungkin harus dilarang dari pertemuan atau lingkungan tertentu, tanpa harus menuding TikTok secara tidak adil.

Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk melarang aplikasi itu yang diluncurkan oleh para senator AS, yang mengatakan aplikasi tersebut menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional, pekan lalu didukung oleh Gedung Putih, yang memerintahkan agar TikTok dihapus dari perangkat yang telah diunduh oleh aparatur negara.

Bulan lalu, staf di Komisi Eropa diperintahkan untuk menghapus aplikasi TikTok dari ponsel dan perangkat mereka guna "melindungi data dan meningkatkan keamanan dunia siber". Otoritas pemerintah di Kanada segera menyusul.

TikTok merespons dengan mengumumkan langkah-langkah keamanan baru untuk melindungi informasi pengguna dalam sebuah rencana yang dikenal sebagai "Project Clover", di mana data pengguna akan disimpan di server di Eropa, sementara setiap transfer data di luar Eropa akan diperiksa oleh perusahaan teknologi informasi pihak ketiga.

"Saya tidak berpikir Eropa harus sejalan untuk menentang TikTok," ujar Ferre-Pavia.

"Para anggota parlemen Eropa yang melarang TikTok bagi saya tampaknya bukan respons yang tepat atau proporsional," tutup Ferre-Pavia.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Pelaksanaan program penghapusan bentor

12 menit yang lalu | Wahyu AP

Nasional
Pelaksanaan program penghap...
Megapolitan
Pemprov DKI gelar program o...
Megapolitan
Jelang Pertunjukkan Teater ...
Nasional
Keren, Unika Atma Jaya Masu...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Rupiah Tembus Rp18.000 per Dollar Pagi Ini, Dibayangi Tekanan Global dan Domestik

Rupiah Tembus Rp18.000 per Dollar Pagi Ini, Dibayangi Tekanan Global dan Domestik

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.