Larangan TikTok Dipertanyakan Pakar Komunikasi, Dinilai Bermuatan Politik
Sejumlah negara melarang platform media sosial buatan perusahaan Tiongkok TikTok.
Foto: India PostenBARCELONA - Potensi pelanggaran yang dilakukan paltform media sosial TikTok yang diajukan oleh anggota parlemen Amerika Serikat (AS) dengan alasan masalah keamanan nasional, dianggap bermuatan politik, demikian disampaikan seorang pakar Spanyol.
"Jelas ada kampanye politik terhadap TikTok karena itu adalah perusahaan Tiongkok, itu tampak jelas bagi saya," kata Carme Ferre-Pavia, profesor studi komunikasi di Universitas Otonomos Barcelona (Autonomous University of Barcelona), kepada Xinhua dalam wawancara pada Jumat (10/3).
Ferre-Pavia mengatakan dia tidak melihat perbedaan karakteristik antara TikTok dan Facebook maupun WhatsApp.
"Yang saya lihat adalah ancaman kebocoran ada di mana-mana," jelas sang profesor.
Ferre-Pavia menunjukkan bahwa jika ada kekhawatiran kebocoran informasi rahasia dari perangkat resmi atau pemerintah, semua aplikasi media sosial mungkin harus dilarang dari pertemuan atau lingkungan tertentu, tanpa harus menuding TikTok secara tidak adil.
Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk melarang aplikasi itu yang diluncurkan oleh para senator AS, yang mengatakan aplikasi tersebut menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional, pekan lalu didukung oleh Gedung Putih, yang memerintahkan agar TikTok dihapus dari perangkat yang telah diunduh oleh aparatur negara.
Bulan lalu, staf di Komisi Eropa diperintahkan untuk menghapus aplikasi TikTok dari ponsel dan perangkat mereka guna "melindungi data dan meningkatkan keamanan dunia siber". Otoritas pemerintah di Kanada segera menyusul.
TikTok merespons dengan mengumumkan langkah-langkah keamanan baru untuk melindungi informasi pengguna dalam sebuah rencana yang dikenal sebagai "Project Clover", di mana data pengguna akan disimpan di server di Eropa, sementara setiap transfer data di luar Eropa akan diperiksa oleh perusahaan teknologi informasi pihak ketiga.
"Saya tidak berpikir Eropa harus sejalan untuk menentang TikTok," ujar Ferre-Pavia.
"Para anggota parlemen Eropa yang melarang TikTok bagi saya tampaknya bukan respons yang tepat atau proporsional," tutup Ferre-Pavia.
Redaktur: Lili Lestari
Penulis: Antara
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Cagub Khofifah Pamerkan Capaian Pemprov Jatim di Era Kepemimpinannya
- 2 Ini Klasemen Liga Inggris: Nottingham Forest Tembus Tiga Besar
- 3 Cawagub Ilham Habibie Yakin dengan Kekuatan Jaringannya di Pilgub Jabar 2024
- 4 Cagub Luluk Soroti Tingginya Pengangguran dari Lulusan SMK di Jatim
- 5 Cagub Risma Janji Beri Subsidi PNBP bagi Nelayan dalam Debat Pilgub Jatim
Berita Terkini
- Arah Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Selaras
- Jaga Wibawa Institusi, Pimpinan Harus Buka Borok Birokrat yang Korup
- Harris-Trump Terus Kampanye saat 75 Juta Warga Telah Mencoblos
- Dokter Spesialis Ini Ingatkan Aktivitas dan Latihan Fisik Rutin Bisa Kurangi Risiko Stroke
- Indonesia dan Russia Gelar Latgab Angkatan Laut