Larang, Pengurasan Air Tanah

JAKARTA - DKI Jakarta diminta segera melaksanakan pipanisasi air guna mencegah pengurasan air tanah. Usul ini disampaikan pengamat tata kota Universitas Trisakti,Nirwono Joga, Senin (8/8). Menurutnya, DKI Jakarta melalui Badan UsahaMilikDaerah (BUMD) perlu mempercepat pembangunan jaringan perpipaan air minum untuk menghentikaneksploitasi air tanah karena akan berdampak penurunan permukaan tanah.

Nirwono mengatakan percepatan pembangunan jaringan perpipaan sebaiknya menjadi prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat (PUPR), Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dan PAM Jaya. Menurut Nirwono, prioritas sistem penyediaan air minum mulai dari Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur bagian utara dan Jakarta Pusat. Setelah itu, baru menyusul ke wilayah lainnya hingga ke Jakarta Selatan.

"Tapi terutama di permukiman padat penduduk dan kawasan komersial," kata Nirwono. Menurut Nirwono, saat bersamaan DKI Jakarta sudah dapat menerapkan secara bertahap zona larangan pengambilan air tanah. Dia memberi contoh, di antaranya zona gedung perkantoran, perhotelan, dan pusat perbelanjaan. Kemudian, rumah tangga secara bertahap per wilayah hingga Kepulauan Seribu.

Nirwonomenyebutkan pelestarian sumber-sumber air baku mulai dari hutan lindung, pembenahan sungai dan perbaikan kualitas air sungai, perlu dilakukan. Kemudian revitalisasi situ, danau, embung,serta waduk sebagai daerah tangkapan dan penampung air.

Penambahan luas RTH sebagai daerah resapan air serta restorasi kawasan pesisir dan reforestasi hutan mangrove atau pantai perlu untuk menampung air bersih, juga untuk mencegah abrasi pantai, meredam tsunami, mengendalikan banjir rob dan mencegah tenggelamnya wilayah.

Direktur Utama???????Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin,menyampaikan kembali eksploitasi air tanah menyebabkan ekologi Jakarta terancam. "Penggunaan air tanah masih sangat besar. Ini membuat banyak efek ekologi. Ini menjadi ancaman besar," kata Arief. Dia mengatakan jika air tanah terus-menerus dikuras, diprediksi 90 persen wilayah Jakarta tahun 2050 akan tenggelam.

Elektronik

Sementara itu, Provinsi DKI Jakarta menggandeng perusahaan swasta sebagai konsultan untuk mendukung implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan transformasi digital. "Banyak urusan yang dikerjakan di Jakarta yang bila diproses menggunakan otomatisasi atau digital akan lebih efektif dan efisien," kata Gubernur DKI, Anies Baswedan.

Pemprov DKI menggandeng perusahaan PricewaterhouseCoopers (PWC) Consulting Indonesia melalui penandatanganan nota kesepahaman terkait dukungan teknis kepada DKI Jakarta. Ia menilai perusahaan itu memiliki pengalaman dan praktik terbaik beroperasi di berbagai negara. Adapun ruang lingkup kerja sama adalah asistensi tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian, pendampingan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi DKI Jakarta, asistensi percepatan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Adajuga pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkungan Pemprov DKI.

Adapun kesepakatan yang ditandatangani berlaku selama empat tahun dan akan dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama. Dia berharap Jakarta menjadi percontohan bagi perusahaan itu untuk diterapkan di daerah lain. "Apalagi dari segi kompleksitas kami paling banyak. Apabila kami bisa berjalan sistemnya, ke depan kota-kota lain akan lebih mudah mengadopsinya," ucapnya.

Dia berharap kehadiran swasta juga akan mendorong agar transformasi digital dikerjakan dengan cepat sehingga berdampak pada kemajuan Jakarta dan peningkatan pelayanan warga. "Sehingga kami bisa memajukan kota lebih baik dan cepat. Ini mulai dari internal sampai pelayanan kepada publik," ucapnya.