Lampu Kuning Keuangan PLN
PLN dinilai perlu merenegosiasi utang, harga batubara dan pembangkit IPP atau pembangkit swasta terkait skema Take Or Pay (TOP) guna menghindari neraca keuangan makin memburuk.
JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN diminta segera merenegosiasi terhadap semua kontrak yang dianggap membebani keuangan perusahaan kelistrikan plat merah tersebut. Jika tidak, maka beban utang makin tak terkendali sehingga membuat neraca keuangan memburuk.
Direktur Eksekutif Energi Watch Mamit Setiawan menegaskan penumpukan utang PLN disebabkan program elektrifikasi 35.000 megawatt (MW). Kondisi itu sudah diakui oleh petinggi PLN.
Untuk merealisasikan program tersebut, PLN membutuhkan dana tak sedikit sehingga harus berutang besar. "Tanpa ada pinjaman, program tidak berjalan sampai saat ini," ujar Mamit.
Selain itu, skema take or pay (ToP) juga menambah beban bagi PLN di tengah pertumbuhan konsumsi listrik yang tidak meningkat dan di luar target saat program ini di jalankan. "Saya kira ini jadi PR (pekerjaan rumah) yang besar bagi direksi saat ini karena kalau tanpa negosiasi beban keuangan PLN akan semakin berat," tegasnya.
Menurut dia, Independent Power Producer (IPP) atau pengembang listrik swasta harus memahami juga kondisi kelistrikan di Tanah Air saat ini. Terlebih lagi, tarif dasar listrik (TDL) sudah cukup lama tidak dinaikkan sehingga akan terus menjadi beban bagi PLN.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Muchamad Ismail
Komentar
()Muat lainnya