Lampu Kuning BUMN Konstruksi

Kinerja BUMN konstruksi yang telah menarik pinjaman dalam jumlah besar untuk mendorong rencana pemerintah bisa menimbulkan risiko.

Jakarta - Pemerintah tak khawatir dengan potensi terjadinya neraca keuangan minus bagi Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang konstruksi. Namun, lonjakan utang perusahaan konstruksi berpelat merah itu dikhawatirkan akan mengorbankan layanan publik yang murah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menilai potensi keuangan minus BUMN konstruksi cukup wajar mengingat saat ini pemerintah tengah gencar membangun infrastruktur.

"Kalaupun muncul persoalan seperti itu, namanya problem of growth, problem yang muncul karena banyak pekerjaan," kata Darmin di Jakarta, Jumat (23/3).

Darmin mengatakan BUMN konstruksi banyak yang berperan besar dalam mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, dia memastikan penugasan tersebut membuat peran BUMN konstruksi menjadi lebih krusial karena tidak ada lagi pekerjaan infrastruktur yang tertunda.

"Yang dikhawatirkan adalah kalau problem muncul karena tidak ada pekerjaan," ujar Darmin.

Sebelumnya, analis lembaga pemeringkat internasional S&P Xavier Jean mengingatkan kinerja BUMN konstruksi yang telah menarik pinjaman dalam jumlah besar untuk mendorong rencana pemerintah bisa menimbulkan risiko. Modal pinjaman itu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kerja, seperti gaji, padahal proyek tersebut ada yang mengalami penundaan atau mengambil waktu untuk menghasilkan pendapatan.

Untuk itu, jika perusahaan terus meningkatkan investasi pada kecepatan saat ini maka semua kegiatan dapat terhenti agar neraca keuangan tetap terkendali melalui negosiasi ulang utang maupun rekapitulasi dari pemerintah.

Utang Meningkat

Seperti diketahui, BUMN konstruksi, meliputi PT Wijaya Karya Tbk, PT Waskita Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk dan PT Jasa Marga Tbk mencatat utang yang cukup tinggi pada 2017. Secara akumulatif, utang BUMN karya tercatat 156,99 triliun rupiah, naik dari catatan pada 2016 sebesar 96,23 triliun rupiah.

Dengan posisi utang tersebut, rasio utang terhadap ekuitas atau debt-to-equity ratio (DER), BUMN Karya sekitar 2,99 kali, level tertinggi sejak 2014. Pada 2015, posisi DER dari 11 perusahaan tersebut hanya 2,17 kali dan 2,10 kali pada 2016.

Namun, Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai lonjakan utang BUMN secara fantastis dinilai akan semakin menghilangkan kesempatan perseroan untuk mengabdi pada kepentingan bangsa, negara, dan rakyat.

Menurutnya, BUMN di masa mendatang dikhawatirkan hanya akan sibuk mengurusi meningkatnya kewajiban utang dan akan mendorong mereka justru mengambil bagian untuk mencekik masyarakat dengan meningkatkan harga dari layanan publik, menaikkan tarif listrik, manaikkan tarif tol, menaikkan harga BBM, dan mencekik rakyat dengan bunga tinggi.

"Ambisi presiden telah menempatkan BUMN kita dalam situasi yang sangat sulit untuk memenuhi hak-hak publik atas layanan publik yang bermartabat tanpa memberatkan rakyat. Semua pada waktunya akan memeras rakyat dengan harga layanan publik yang mahal," ujar Salamuddin, beberapa waktu lalu.

YK/Ant/E-10