Lakukan "Law Enforcement" Bagi Pelaku Ekonomi Curang

JAKARTA - Pemerintah pada masa pemulihan ekonomi kembali dihadapkan pada berbagai tantangan kenaikan harga pangan dan energi yang dipicu oleh pandemi Covid-19 dan krisis geopolitik di Ukraina setelah diserang Russia.

Selain faktor eksternal, dari domestik juga dihantui ancaman kenaikan harga beberapa komoditas seperti minyak goreng, kedelai, gandum, harga bahan bakar minyak dan kemungkinan kenaikan tarif listrik.

Akumulasi dari eksternal dan domestik tersebut menjadi tantangan pemulihan ekonomi dari krisis akibat pandemi Covid-19.

Pengamat Ekonomi Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Yohanes B. Suhartoko di Jakarta, Kamis (5/5) berharap Pemerintah tetap fokus memprioritaskan pertumbuhan ekonomi meskipun harus menghadapi beberapa tantangan seperti inflasi.

"Dalam situasi saat ini preferensi ke pertumbuhan ekonomi lebih penting, dengan catatan inflasi yang terjadi walaupun tidak sesuai target namun tidak terlalu besar perbedaannya,"papar Suhartoko.

Untuk menyiasati tekanan inflasi, ia menyarankan agar pemerintah melakukan pengendalian permintaan dan penawaran agregat. "Itu dengan melakukan law enforcement yang konsisten bagi pelaku ekonomi yang curang. Tegakkan undang undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat," kata Suhartoko.

Memprediksi Inflasi

Menurut dia, ada dua hal penting yang dapat dipakai dalam memprediksi inflasi, yaitu kondisi faktor eksternal saat ini terutama meningkatnya harga minyak, pangan, bahan baku industri pengolahan dan potensi menguatnya dollar AS mendorong tingkat harga meningkat lebih cepat.

Di sisi lain, pemulihan ekonomi juga mendorong naiknya permintaan dan penawaran agregat, sehingga juga mendorong tingkat harga naik lebih cepat, namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan, sektor eksternal lebih sulit dipengaruhi, mengingat posisi Indonesia adalah perekonomian kecil terbuka. Namun, untuk sektor internal nampak harus menghadapi trade off jangka pendek pertumbuhan ekonomi dengan inflasi.

Secara terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Imron Mawardi, mengatakan tingginya kebergantungan Indonesia dengan faktor eksternal, terutama pangan dan energi menyebabkan Pemerintah sulit mengendalikan inflasi.