Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Kurangi Beban Warga Miskin Bansos Diperkuat

📅 Kamis, 20 Jul 2023, 05:23 WIB | Oleh:
Kurangi Beban Warga Miskin Bansos Diperkuat Doc: ANTARA/HO-Badan Pusat Statistik DKI Jakarta
Ket. Grafik batang jumlah dan persentase Penduduk Miskin DKI Jakarta pada 2019-2023 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta.

JAKARTA - Dalam rangka mengurangi beban masyarakat tidak mampu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat bantuan sosial (bansos). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 34 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Jakarta.

"Kami diberi tugas mencegah kemiskinan ekstrem dengan mengurangi beban masyarakat dan meningkatkan pendapatan warga," kata Kepala Dinas Sosial Jakarta, Premi Lasari, Rabu (197). Premi terus mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem.

Saat ini, Pemprov sudah menyamakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagaimana ditetapkan Kementerian Sosial (Kemensos). Data lalu dipadankan dengan Pensasaran Percepatan Penghapusan kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data ini bersumber dari satgas P3KE. Mereka terdiri dari Kemenko PMK, BPS, dan BKKBN.

Sebagai upaya pemutakhiran data agar program bansos tepat sasaran dan kemiskinan Jakarta menurun, penyamaan data kependudukan dan penerima bantuan sosial akan terus dilakukan. Dalam pendaftaran warga miskin dari data P3KE, Dinas Sosial bersinergi dengan berbagai perangkat daerah terkait. Proses pemberian data P3KE, diperoleh dari Bappeda.

Selanjutnya, dilakukan pemadanan dengan data kepemilikan aset dan pajak dari Bapenda. Kemudian disinkronkan dengan data kependudukan Disdukcapil.

"Mobilitas penduduk DKI Jakarta cukup tinggi, sehingga data tersebut disamakan dengan Dukcapil," ujar Premi.

Adapun kaitan pemadanan kepemilikan aset dan pajak dengan Bapenda, jelas Premi, karena memang dalam SK Gubernur 1250/2022 tentang Variabel Khas Daerah, warga yang punya mobil dan NJOP di atas 1 miliar tidak boleh terdaftar di dalam DTKS.

Lalu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI dalam hal pendampingan dan dukungan teknis alat verifikasi dan validasi (verivali) yaitu sistemhttps://vervalbansos.jakarta.go.id/, Biro Kesos dalam memfasilitasi kebijakan, Biro Pemerintahan untuk dukungan dari jajaran wilayah seperti bupati/ wali kota, camat, dan lurah.

Sebaiknya Anda baca juga:

"Nanti data penerima bantuan sosial tadi diharapkan benar-benar orang orang yang tepat sasaran. Dengan begitu percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem akan cepat terwujud," jelas premi. Ke depan, Dinsos DKI turun ke lapangan pada tahap 1 mulai 20-30 Juli. Kemudian, akan ada tahap berikutnya untuk pemutakhiran DTKS.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Nasional
Tanggapan Istana Usai Wamen...
Nasional
Wakil Menteri Imipas Silmy ...
Olahraga
Janice Tjen Mulus ke Peremp...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.