KUR Pertanian Akselerasi Usaha Tani

JAKARTA - Besarnya kucuran kredit usaha rakyat (KUR) pertanian pada 2023 diharapkan bisa mendorong pertumbuhan usaha tani di masyarakat sehingga ketersediaan pangan berkualitas bisa merata di seluruh pelosok Indonesia. Banyaknya nilai KUR juga diharapkan ikut meningkatkan produksi pangan di tengah ancaman krisis global tahun ini.

Deputi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud, berharap kolaborasi antara Kementerian Pertanian (Kementan) bersama pemerintah daerah (pemda) bersama petani terus tercipta.

"Sektor pertanian saat ini sudah menjadi penerima KUR tertinggi sekitar 100 triliun pada 2023. Harapannya ini betul-betul mampu memicu ketersediaan pangan di seluruh Indonesia dan utamanya meningkatkan kesejahteraan petani kita," katanya Rapat Kerja Nasional Pertanian 2023 di Jakarta, Rabu (25/1).

Dia menegaskan, dengan KUR, para petani bisa berproduksi secara optimal melalui penggunaan bibit unggul dan pupuk yang sesuai keperluan serta pengelolaan pasca panen yang terbaik. Dengan demikian, nilai tambah hasil panen yang didapatkan para petani di seluruh Indonesia bisa lebih optimal.

Dia menambahkan sektor pertanian berperan penting dalam menopang perekonomian nasional saat krisis. "Sektor pertanian selalu menjadi resiliensi dalam masa-masa kritis. Pada 2020 saat pandemi Covid, kita lihat bahwa sektor pertanian mampu bertahan sebagai bantalan ekonomi. Kita bersyukur karena pertumbuhan ekonomi kita menunjukan angka yang cukup impresif 5,72 persen dengan proyeksinya mencapai 5,2 persen, sedangkan pada 2023 angkanya mencapai 5,3 persen," ujar Musdhalifah.

Sementara itu, Wakil Presiden RI, KH. Maruf Amin, mengatakan produksi pertanian perlu ditingkatkan untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman krisis dunia.

"Sebetulnya kita masih surplus pada 2022. Jadi tidak ada masalah, soal harga beras naik itu yang pasti dampak daripada krisis pangan global yang memang naik jadi tentu akan berpengaruh. Hanya saja memang kalau istilah itu (produksi perlu ditingkatkan) untuk jaga-jaga saja kalau terjadi apa-apa. Dan data kita cuma satu, data BPS. Undang-undang menetapkan data negara itu data BPS," katanya saat membuka Rakernas Pertanian.

Tantangan Berat

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menuturkan tantangan pangan ke depan makin berat karena di tengah kondisi ekonomi menantang. Namun, Mentan memastikan Kementan akan terus memaksimalkan peningkatan produksi pangan.

"Apa pun yang terjadi besok, Indonesia tidak boleh bersoal karena masih tersedianya pangan buat rakyat. Kami tidak bisa main-main dengan kepentingan rakyat," katanya.

Dalam upaya menghadapi potensi krisis pangan global, Kementan juga akan tetap menjalankan berbagai program peningkatan produksi pangan yang selama ini berjalan dengan baik, sekaligus memberikan perhatian serius pada sejumlah program. Pertama, peningkatan kapasitas produksi pangan untuk komoditas pengendali inflasi seperti cabai dan bawang merah, serta untuk mengurangi impor seperti kedelai, jagung, gula tebu, dan daging sapi.

Kedua, pengembangan pangan substitusi impor, seperti ubi kayu, sorgum, dan sagu untuk substitusi gandum, serta domba/kambing dan itik untuk substitusi daging sapi. Ketiga, Peningkatan ekspor seperti sarang burung walet, porang, ayam, dan telur.

"Semoga peran penting sektor pertanian sebagai bantalan ekonomi nasional semakin nyata dalam menghadapi krisis pangan dunia ke depan," pungkasnya.