Kualitas Udara Buruk Ganggu Kesehatan Warga

JAKARTA - Komisi B DPRD DKI Jakarta menyoroti kualitas udara Jakarta menduduki peringkat pertama terburuk di dunia. Udara buruk dapat mengganggu kesehatan warga. Hasil ini dipublikasikan oleh situs IQ Air yang mengoperasikan informasi kualitas udara real time gratis terbesar di dunia.

Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, di Jakarta, Senin (20/6)."Berdasarkan data terakhir 17 Juni, kualitas udara Jakarta berturut-turut paling berpolusi di dunia. Sedikit pun tidak terdengar langkah-langkah yang dilakukan Pemprov DKI untuk menyelamatkan warga Jakarta," kata Gilbert.

Gilbert mengatakan pencemaran udara yang sangat berbahaya ini jelas harus diatasi karena terburuk di dunia. Seluruh penduduk DKI terdampak."Seharusnya data kenaikan kasus gangguan pernapasan sudah terdeteksi karena sudah berlangsung lebih dari dua pekan," tutur Gilbert.

Dikatakan Gilbert, pihaknya menilai polusi udara sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada penyakit AIDS. "Jelas polusi beracun ini mengurangi angka harapan hidup sebesar empat tahun dan lebih berbahaya dari AIDS dan penyakit lainnya," jelas Gilbert.

Kendati begitu, Gilbert menuding Pemprov DKI tidak ada satu langkah pun yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk menyelamatkan warga DKI Jakarta dari buruknya polusi udara di Jakarta. "Pilpres masih 14 Februari 2024, dan Anies masih menjabat sampai 16 Oktober 2022. Akan tetapi, saat udara Jakarta mengalami polusi terberat di dunia, fokus Anies terlihat lebih ke pencapresan," ucap Gilbert.

"Segala hal mulai dari peresmian JIS dan berbagai kegiatan lainnya hingga Nasdem memunculkan nama Capres diberi pendapat olehnya," sambung Gilbert.

Pembatasan

Dikonfirmasi terpisah, Pengamat Tata Kota asal Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan polusi udara harus menjadi program prioritas, seperti banjir yang harus segera ditangani Pemprov DKI. Dengan demikian, seluruh kebijakan dan kegiatan pembangunan harus bertujuan mengurangi polusi udara.

Menurut Nirwono, langkah-langkah yang harus dilakukan Pemprov DKI, antara lain pembatasan mobilitas warga kota di tengah masa pandemi Covid-19 yang kembali meningkat. Kemudian, mendorong terus work from home/anywhere sebagai budaya baru sehigga tidak semua warga harus ke kantor.

"Mengurangi mobilitas berarti menurunkan penggunaan kendaraan. Tetap melaksanakan prokes ketat dan menggunakan masker saat keluar rumah," tutur Nirwono.Dikatakan Nirwono, pembatasan pergerakan kendaraan pribadi seperti penerapan ganjil-genap di seluruh kawasan untuk semua kendaraan, mobil dan motor.

"Penerapan jalan berbayar elektronik dan e-parking progresif, serta penerapan persyaratan uji emisi kendaraan," ucap Nirwono. Dia juga minta Pemprov DKI untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan angkutan umum/transportasi massal saat bepergian jarak sedang-jauh.

"Jika perlu, berjalan kaki di trotoar dan bersepeda di jalurnya untuk jarak dekat," jelas Nirwono.

Maka itu, integrasi seluruh moda angkutan umum/transportasi massal baik sistem tiket (1 harga 1 perjalanan bagi semua angkutan)."Selanjutnya, infrastruktur terpadu (halte, stasiun, terminal, dan JPO) harus tersedia. Perlu juga didukung pengembangan kawasan berorientasi transportasi terpadu," ungkap Nirwono.

Lebih lanjut, Nirwono menjelaskan memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) dengan menanam pohon-pohon besar sebagai paru-paru kota penyerap gas polutan udara. "Nanti akan bermanfaat sebagai penghasil oksigen, peredam polusi suara bising, penyejuk iklim mikro kota," pungkasnya.