KTT APEC Berakhir Tanpa Komunike

PORT MORESBY - Para pemimpin negara-negara Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) tidak dapat mencapai kesepakatan soal komunike pada pertemuan puncak di Port Moresby, Papua Nugini, Minggu (18/11). Sejak awal, Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang sedang berada dalam ketegangan dagang, mendominasi proses konferensi tingkat tinggi (KTT).

Kebuntuan muncul setelah Presiden Tiongkok, Xi Jinping, dan Wakil Presiden AS, Mike Pence, mengeluarkan pernyataan saling menyalahkan saat pidato di hadapan peserta KTT. Bahkan, hingga akhir KTT terus dibayangi dugaan pejabat Tiongkok mempengaruhi tuan rumah untuk mengeluarkan pernyataan seperti yang diinginkan Beijing.

Namun, Tiongkok serta merta menolak mentah-mentah tuduhan tersebut. "Anda tahu dua raksasa besar ada di dalam ruangan, jadi apa yang bisa saya katakan? Daripada mengeluarkan dokumen yang disetujui seluruh peserta, saya akan mengeluarkan pernyataan sebagai ketua yang mencerminkan masalah yang disetujui oleh para peserta," kata Perdana Menteri (PM) Papua Nugini, Peter O'Neill.

Menurutnya, isu utama perselisihan dalam forum itu adalah desakan salah satu negara, yang diyakini AS, soal komunike yang diarahkan kebutuhan untuk mereformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

O'Neill juga mengatakan ada ketidaksepakatan soal "Bogor Goals", yang berisi keharusan dalam mencapai perdagangan bebas dan terbuka di antara negara- negara berkembang pada 2020. "Perbedaan soal itu telah dihilangkan, tetapi kebuntuan tetap muncul saat masuk ke topik reformasi WTO," ujarnya.

Kurangi Ketimpangan

Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di KTT APEC 2018 menyampaikan pentingnya pengurangan ketimpangan sehingga perlu mendapat prioritas di era globalisasi. "

Jika ketimpangan ini tidak diatasi dengan baik dikhawatirkan dapat memicu reaksi negatif terhadap globalisasi. Kalau kita mau bicara pembangunan yang inklusif, jelas kita harus bicara mengenai Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM). UMKM merupakan tulang punggung perekonomian," kata Presiden, Minggu.

Presiden menuturkan, saat ini dunia sudah memasuki era Revolusi Industri 4.0. Siklus baru ini membuka peluang untuk menyesuaikan orientasi pembangunan. "Dalam 30 tahun mendatang, dalam visi APEC Post Bogor, pengurangan ketimpangan harus mendapat prioritas," tuturnya.

Sebelumnnya, PM Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan undang-undang yang mengatur data pribadi dan hak kekayaan intelektual tidak boleh hanya memberi keuntungan bagi perusahaan besar atau negara maju.

"Dalam mencapai kesepakatan bersama, filosofi yang digunakan adalah hal itu harus menguntungkan pemerintahan suatu negara, bukan hanya negara maju atau perusahaan multinasional saja," paparnya, Sabtu (17/11).

AFP/Ant/SB/AR-2