KSP: TNI Harus Profesional, Tidak Setuju Berbisnis

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI Purn. Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa pembahasan mengenai usulan penghapusan larangan TNI berbisnis itu tengah dilakukan dalam rangka daftar intervensi masalah (DIM) RUU TNI.

Reformasi Internal

Moeldoko juga meminta agar masyarakat tidak khawatir dengan revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang salah satunya dinilai akan mengembalikan dwi fungsi TNI.

Moeldoko mengatakan bahwa TNI sudah melakukan reformasi internal, baik dari segi struktur, doktrin hingga kultur atau budaya. "Saya selalu mengatakan masyarakat jangan terlalu kuatir. Bahwa TNI akan kembali (dwi fungsi), enggak, karena di dalam reformasi internal TNI, ada tiga. Satu struktur, struktur yang berkaitan dengan dwifungsi itu tidak ada," kata Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan bahwa selain dari segi struktural, doktrin yang tercantum dalam Undang-Undang TNI menegaskan bahwa tidak ada dwifungsi dalam TNI.
Halaman Selanjutnya....