Kritisi Pemberlakuan UUMD3

Kontroversi lain Pasal 84 dan 15 tentang komposisi pimpinan DPR dan MPR. Ini lebih kontroversi politik karena kursi pimpinan DPR yang semula satu ketua dan empat wakil, menjadi satu ketua dan lima wakil. Satu pimpinan tambahan ini akan menjadi jatah pemilik kursi terbanyak PDI-P. Pada pasal 15, pimpinan MPR tadinya satu ketua dan empat wakil ketua. Dengan revisi, menjadi satu ketua dan tujuh wakil.

MK diharap segera memutuskan uji materi, sehingga ada kepastian pasal-pasal kontroversi. Sebab jika MK tidak memutus segera, apalagi keputusannya tidak memperhatikan suara publik, suatu ketika ini akan menjadi masalah besar, terutama ketika ada kasus-kasus yang menyangkut anggota DPR.

Rakyat menyarankan atau mengingatkan anggota DPR untuk berpegang teguh pada janji dan komitmen sebagai wakil rakyat. Jangan bermain-main dengan hal-hal yang koruptif. Jika MK tetap mengabulkan UU yang dibuat DPR, maka hal itu harus dianggap sebagai regulasi saja dan bukan tameng untuk melakukan hal-hal negatif.

Mengapa? Sudah banyak survei, dan terakhir dari Transparency International Indonesia pada tahun 2017 lalu yang menyebutkan DPR sebagai lembaga terkorup karena banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif itu. Survei dengan jumlah 1.000 responden di 31 provinsi ini menguatkan persepsi publik selama ini yang menilai rendah kinerja dan citra DPR.

Jadi, kita juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terlalu khawatir dengan pemberlakukan UUMD3. Masyarakat harus tetap kritis terhadap berbagai perilaku dan juga kinerja dewan. Sebab mereka adalah wakil rakyat. Wakil kita di parlemen yang seyogianya memperjuangkan nasib dan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok, termasuk kepentingan partai. Kontrol masyarakat harus lebih ketat terhadap DPR.