![Kritisi Pemberlakuan UUMD3](https://koran-jakarta.com/images/article/phpx4yd2i_resized.jpg)
Kritisi Pemberlakuan UUMD3
![Kritisi Pemberlakuan UUMD3](https://koran-jakarta.com/images/article/phpx4yd2i_resized.jpg)
Polemik Undang-Undang tentang MPR, DPR dan DPD (UUMD3) yang disahkan DPR Senin 12 Februari 2018 tidak mengubah posisi UU tersebut, sejak disahkan hingga sebulan ini tidak ada perubahan alias tidak ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu untuk membatalkannya. Artinya, UUMD3 mulai hari kemarin resmi berlaku, walaupun tanda tangan Presiden Joko Widodo.
UU dengan tegas menayatakannya, khususnya UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 73 ayat 2. Di situ disebutkan, sebuah RUU yang tidak ditandatangani presiden dalam waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak disetujui bersama (antara DPR dan pemerintah), tetap sah menjadi UU dan wajib diundangkan.
Setelah 30 hari tidak ada sesuatu pun pembatalkan, UUMD3 sah berlaku. Apa pun yang terjadi dengan isi dan konsekuensi, aturan UU menyebutkan itu sah berlaku. Semua boleh kecewa dan tidak suka. Semua boleh skeptis, tetapi itulah sistem regulasi pemberlakukan sebuah UU.
Masih ada jalan dan terbuka lebar untuk mengkritisi secara hukum melalui pengajuan uji materi UU ke Mahkamah Konstitusi. Sudah ada kelompok masyarakat dan mahasiswa serta alumni Universitas Indonesia yang menggugat UUMD 3 ini ke MK. Sekarang sedang dalam proses.
Dari puluhan UU Program Legislasi Nasional DPR 2017-2018, memang UUMD 3 salah satu yang mendapat perhatian besar masyarakat. Sebab melalui revisi UUMD3 sebelumnya yang kemudian disahkan menjadi UUMD3 ini, terdapat sejumlah pasal kontroversial. Masyarakat menilai beberapa pasal itu dibuat sengaja untuk melindungi institusi DPR dan anggota DPR.
Misalnya, Pasal 245 tentang pemeriksaan anggota DPR. Di situ disebutkan pemeriksaan anggota DPR yang terlibat tindak pidana harus ada pertimbangan Mahakamah Kehornatan Dewan (MKD) sebelum DPR memberi izin. Padahal pada tahun 2015 MK sudah memutuskan, pemeriksaan harus dengan izin presiden, bukan lagi MKD.
Halaman Selanjutnya....
Komentar
()Muat lainnya