Kremlin Gembira atas Kemenangan dalam Pemilu

MOSKWA - Pemerintah Russia pada Kamis (2/7) menyatakan suka cita atas kemenangan luar biasa bagi mendukung pelaksanaan pemilu nasional. Pemilu tersebut bertujuan mereformasi konstitusi yang bisa memperlama kekuasaan Presiden Vladimir Putin.

"Sebanyak 77,92 persen pemilik hak suara telah mendukung reformasi dalam pemilu lalu dengan tingkat partisipasi sebanyak 67,97 persen," demikian pernyataan Komisi Pusat Pemilu Russia.

"Kremlin menegaskan bahwa hasil ini merupakan sebuah kemenangan," kata juru bicara Kepresidenan Russia, Dmitry Peskov, dalam jumpa pers. "Pemilu ini merupakan referendum bagi kepercayaan terhadap Presiden Russia," imbuh Peskov.

Ungkapan terima kasih pun dilontarkan Putin yang senang atas banyaknya dukungan dan limpahan kepercayaan padanya dalam pemilu. "Perubahan konstitusi ini amat penting bagi memperbaiki sistem politik serta memperkuat jaminan sosial sekaligus memperkuat kedaulatan," ucap Putin. "Hasil dari pemilu ini menegaskan mayoritas warga Russia percaya bisa bekerja sama dan pemerintah harus mempertahankan dan memperjuangkan kepercayaan itu,".

Warga Russia mulai memberikan hak suaranya pada pekan lalu. Pemilu itu bertujuan mengubah konstitusi yang diajukan Putin pada awal tahun ini yang salah satunya mengubah masa jabatan presiden sehingga ia mendapat tambahan masa berkuasa hingga dua periode lagi setelah 6 masa jabatannya berakhir pada 2024 sehingga ia bisa berkuasa sampai 2036.

Perubahan lainnya yaitu memperkuat kewenangan presiden dan parlemen, menegakkan nilai-nilai luhur tradisional, memberikan jaminan upah serta pensiun yang lebih baik.

"Warga Russia saat ini telah memberikan dukungannya bagi perubahan konstitusi, dan ini akan jadi landasan bagi masa depan negara yang lebih baik lagi," ungkap Peskov. "Sebelumnya amat sulit diprediksi bakal ada hasil pemilu dan dukungan yang amat besar," imbuh dia.

Penolakan dan Pelanggaran

Berdasarkan data yang diperoleh Komisi Pusat Pemilu Russia, hanya wilayah otonomi Nenets di wilayah Arktik Russia yang menolak reformasi itu. Sebanyak 55,25 persen warga di wilayah itu menolak perubahan konstitusi.

Penolakan di Nenets mungkin dilatarbelakangi oleh desakan atas wilayah yang terisolasi dan memiliki populasi yang amat jarang saat ini diupayakan bergabung dengan wilayah Arkhangelsk. Hal ini mendapat penolakan dari oposisi lokal.

Menyikapi info penolakan dari Nenets, Peskov menegaskan bahwa semua itu tak ada hubungannya dengan upaya penyatuan dua wilayah dan jumlah suara di wilayah itu merupakan suara yang minoritas.

Dua majelis di parlemen Russia sebelumnya telah menyetujui perubahan, namun Putin mengatakan persetujuan mereka berlaku jika telah mendapat sokongan dari mayoritas pemilik hak suara.

Sementara itu aktivis oposisi Alexei Navalny, mengkritik pemilu tersebut. Dalam cuitannya di media sosial, Navalny menyatakan pemilu diliputi kecurangan dan hasilnya sama sekali berbeda dengan harapan warga Russia.

LSM pengawas pemilu, Golos, pada Kamis melaporkan telah menerima lebih dari 2.100 keluhan atas pelanggaran pemilu, termasuk ada tenaga kerja yang dipaksa memberikan hak suaranya.

"Pemilu telah diwarnai pelanggaran yang bisa mencoreng sejarah sebagai serangan terhadap kedaulatan warga," demikian catatan Golos.

Sementara itu ketua Komisi Pusat Pemilu Russia, Ella Pamfilova, membantah adanya pelanggaran dan menegaskan bahwa pemilu lalu terselenggara secara sah dan memiliki kekuatan hukum. AFP/I-1