Kredit Pendidikan Sasar S2 dan S3

JAKARTA - Pemerintah tengah menggodok pedoman yang nantinya akan menjadi acuan bagi perbankan dalam memberikan pinjaman pendidikan (student loan) untuk mahasiswa. Untuk mengurangi risiko dalam pengembalian dana pinjaman, pemerintah akan memprioritaskan pemberian pinjaman kepada mahasiswa yang risiko gagal bayarnya rendah.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, mengatakan rencana penerapan program Student Loan saat ini masih dibahas di Kementerian Perekonomian, terutama terkait aturan yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi perbankan untuk memberikan kredit pendidikkan kepada mahasiswa.

"Menko Perekonomian ditugasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk koordinasikan, dan segera membuat pedoman untuk bisa dilakukan kepada perbankan Indonesia," jelas Nasir, di Jakarta, Rabu (21/3).

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi pada sebuah kesempatan meminta perbankan untuk dapat mengeluarkan produk keuangann baru berupa kredit pendidikan atau student loan.

Dalam membuat aturan, pemerintah juga akan mempertimbangkan mitigasi risiko bagi perbankan pemberi kredit. Salah satunya dengan memberikan prioritas kepada mahasiswa tertentu yang memiliki risiko gagal bayar rendah.

Nasir mengatakan pemerintah akan membuat segmentasi terhadap mahasiswa mulai dari yang berisiko gagal bayar tinggi hingga terendah.

Sebab, menurut Nasir, mahasiswa S1 masih memiliki risiko yang tinggi terhadap produk pinjaman. Selain itu, prioritas pinjaman juga akan diberikan kepada mahasiswa yang memilih program studi sains dan teknologi, sesuai dengan apa yang dibutuhkan pemerintah dalam pembangunan Indonesia dan ekonomi dengan baik.

"Untuk itu dibuat segmentasi. Saat ini masih untuk mahasiswa S2 dan S3. Ke depan, untuk mahasiswa S1 akan menyasar pada bidang yang potensial seperti sains dan engineering. Karena saat ini bidang tersebut masih dibutuhkan oleh pemerintah," jelas Nasir.

Sedangkan pemberian pinjaman bagi mahasiswa S1 diserahkan kepada kebijakan masing-masing bank. "Mungkin bisa diberikan (untuk S1) saat memasuki semester semester 7 atau 8 untuk mencegah agar tidak putus kuliah karena biaya, ini biar petugas perbankan yang menganalis," papar mantan Rektor Terpilih Universitas Diponegoro (Undip).

Nasir tidak menjamin program pinjaman pendidikan ini akan berkolerasi dengan meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi. "Kalau peningkatan APK ini mungkin korelasinya kurang," ungkapnya.

Bank Pertama

Dalam kesempatan itu, Nasir sangat mengapresiasi BRI sebagai bank yang pertama kali meluncurkan kredit lunak untuk pembiayaan pendidikan. Ia berharap langkah BRI dengan produknya BRIGUNA Flexi Pendidikan dapat mendorong perbankan yang lain untuk memberikan pinjaman kepada mahasiswa.

Direktur Utama Bank BRI, Suprajarto, mengatakan BRIGUNA Flexi Pendidikan ini diharapkan dapat memacu minat masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi tingkat lanjut.

"Melalui fasilitas ini kami juga berkomitmen membantu Kemenristekdikti dan universitas-universitas terkemuka di Indonesia dalam memfasilitasi pembiayaan pendidikan mahasiswa," tutur Suprajarto.

Suprajarto mengatakan keunggulan dari BRIGUNA Flexi Pendidikan adalah adanya fleksibilitas berupa kelonggaran waktu pembiayaan, yakni mahasiswa diperbolehkan hanya membayar bunga berjalan selama masa kuliah, sedangkan pokok pinjaman dapat dibayarkan setelah mahasiswa lulus sampai dengan jangka waktu pinjaman berakhir.

Produk ini dapat dinikmati oleh mahasiswa S2 dengan maksimal jangka waktu pinjaman selama enam tahun, sedangkan mahasiswa S3 maksimal selama 10 tahun.cit/E-3