KRAS Keluhkan Produk Impor

JAKARTA - Emiten pelat merah produsen baja, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) menyatakan pasar baja domestik masih mengalami tekanan yang diakibatkan oleh membanjirnya produk impor.

"Telah terjadi peningkatan volume impor baja paduan dari RRT sebesar 59 persen pada kuartal pertama 2018 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya," kata Komisaris KRAS, Roy Maningkat, di Jakarta, Senin (2/7). Menurut dia, peningkatan baja impor hanya terjadi di Indonesia.

Hal ini diduga karena sebagian besar masuk ke pasar Indonesia dengan cara perdagangan yang tidak wajar (unfair trade), seperti penyalahgunaan kategori pos tarif baja paduan. "Terjadinya peningkatan volume impor baja paduan merupakan suatu indikasi bahwa masih terjadi praktik circumvention yang dilakukan oleh eksportir RRT.

"Selain itu, kebijakan pemerintah untuk menghapus ketentuan pertimbangan teknis melalui Permendag 22/2018 juga berdampak pada industri baja dalam negeri karena saat ini semakin mudah untuk melakukan impor baja," tegasnya. Ia menambahkan, peningkatan impor dari RRT tersebut didominasi oleh produk baja Hot Rolled Coil, Plate, Cold Rolled Coil, Section dan Wire Rod.

Misalkan, pada produk section dan plate terjadi penurunan volume impor baja paduan di semua negara ASEAN, kecuali Indonesia dan Malaysia. "Dalam kasus Malaysia, dapat dipahami bahwa kebutuhan negara tersebut atas produk baja impor memang tinggi disebabkan salah satu produsen domestiknya sudah berhenti beroperasi sejak Agustus 2016, namun untuk Indonesia di mana banyak produsen domestik beroperasi maka kenaikan volume impor menjadi sebuah pertanyaan," terangnya.

Oleh sebab itu, ia menghendaki pemerintah dapat melakukan evaluasi kebijakannya terkait ketentuan impor baja. Kendati demikian, volume impor baja paduan RRT di negara ASEAN-6 turun cukup signifikan karena saat ini RRT melakukan pemangkasan kapasitas produksi.

Baja Murah

Pada bagian lain, Roy Maningkat mengungkapkan adanya produk baja HRC murah yang beredar di beberapa daerah di Pulau Jawa tidak disertai label Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Nomor Registrasi Produk (NRP). "Ditemukan puluhan ribu ton di wilayah Jawa Timur dan puluhan ribu ton juga beredar di wilayah Banten.

Berdasarkan label produk yang melekat pada coil, diduga barang tersebut berasal dari PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry, yang merupakan grup perusahaan Tsingshan yang berasal dari Tiongkok," katanya. Ia mempertanyakan mengapa produk baja tanpa label SNI dan NRP bisa bebas beredar tanpa pengawasan dari pihak berwenang.

"Hal ini dipandang telah menciptakan persoalan baru di tengah-tengah kesulitan yang dialami produsen baja domestik yang sedang dihimpit oleh baja impor murah, kini justru semakin dipersulit dengan beredarnya baja murah non SNI dari produsen lokal yang diduga menyalahi izin peredaran produk dan ketentuan SNI wajib yang berlaku," paparnya.

Ant/ers/AR-2