KPU Thailand Tunda Umumkan Hasil Pemilu

BANGKOK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Thailand, pada Senin (25/3) secara tak terduga menunda pengumuman hasil penghitungan suara hingga Jumat (29/3) mendatang tanpa penjelasan lebih lanjut. Tadinya hasil hitung cepat yang dibutuhkan untuk menentukan alokasi sisa 150 kursi dari total 350 kursi di parlemen, akan diumumkan Senin.

"Pengumuman hitung cepat baru tersedia pada Jumat," kata Sekretaris Jenderal KPU Thailand, Ittiporn Boonprakong.

Menurut pengumuman terakhir KPU Thailand, setelah penghitungan 95 persen suara, partai oposisi Pheu Thai memenangkan 138 kursi, Partai Phalang Pracharat meraih 96 kursi, dan partai baru Future Forward mendapatkan 30 kursi.

Sebelumnya Komisi Pemilu pun menyatakan ada 1,9 juta suara yang tidak sah dalam pemilu parlemen yang digelar Minggu (24/3). Di beberapa provinsi, lebih dari separuh surat suara dinyatakan tidak sah.

Sedangkan menurut akumulasi perolehan suara, Phalang Pracharat mengumpulkan 7,69 juta suara, Pheu Thai memenangkan 7,2 juta suara, dan Future Forward 5,3 juta suara. Jumlah pemilih secara keseluruhan 51,4 juta orang.

Namun hasil akumulasi suara belum mencerminkan pembagian kursi di parlemen karena sistem pemilu menguntungkan partai oposisi Pheu Thai, yang memiliki dukungan luas di kawasan pedesaan.

Pheu Thai dimotori oleh pendukung mantan PM Thaksin Shinawatra dan adiknya Yingluck Shinawatra, yang digulingkan militer. Baik partai pro-junta militer maupun kubu oposisi sebelumnya mengajukan berbagai pengaduan tentang kemungkinan pelanggaran dan manipulasi pemilu.

Untungkan Junta

Para pengamat mengatakan, meskipun memenangkan suara terbanyak, Partai Phalang Pracharat belum tentu menguasai parlemen, karena kekecewaan besar terhadap junta militer. Phalang Pracharat mengusung petahana PM Prayut Chan-Ocha, pemimpin kudeta militer 2014, sebagai kandidat utama.

Sementara Phalang Pracharat terutama berbasis di perkotaan dan di kalangan pendukung monarki Thailand, Partai Pheu Thai populer di kalangan pedesaan dan masyarakat miskin kota. Sejak 2001, partai pro Thaksin selalu memenangkan pemilu parlemen namun digagalkan oleh intervensi militer.

Sistem perwakilan di Thailand terdiri dari majelis rendah dengan 500 anggota parlemen dan majelis tinggi dengan 250 anggota senat. Namun yang dipilih langsung dalam pemilu hanya 350 anggota parlemen, sedangkan 150 kursi di parlemen dialokasikan kepada partai-partai politik menurut formula proporsional yang ditentukan pemerintah. 250 anggota senat ditentukan sendiri oleh rejim militer.

PM Thailand akan dipilih oleh kedua kamar parlemen. Berarti kubu rejim militer hanya perlu merebut 126 kursi untuk mencapai mayoritas 376 kursi di kedua kamar. ang/AFP/DW/BangkokPost/I-1