KPU Terapkan Satu TPS hanya 300 Pemilih

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membatasi jumlah pemilih di satu tempat pemungutan suara (TPS) maksimal 300 pemilih untuk Pemilu 2019.

"Kami membuat simulasi berdasar undang-undang yang menyebutkan satu TPS itu paling banyak 500 orang. Setelah kami melakukan simulasi tidak bisa menyelesaikan penghitungan di hari yang sama, sehingga kita kurangi 300 orang per TPS," ujar Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Ilham Saputra, di Jakarta, Kamis (4/10).

Ilham mengatakan Pemilu 2019 dipastikan berjalan padat, apalagi dilakukan secara serentak, yakni pemilu presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Dengan dilakukan secara serentak membuat proses pemilihan dipastikan berjalan lama. Masyarakat harus mencoblos lima lembar kertas suara.

"Simulasi (500 orang) sudah diujicobakan di Tangerang dan Bogor. Setelah kami melakukan simulasi tidak bisa menyelesaikan penghitungan di hari yang sama," katanya lagi. Batas maksimum satu TPS 500 orang, berimplikasi pada penambahan jumlah TPS di tiap daerah. Menurut dia lagi, apabila dalam catatan KPU terdapat 500 ribu lebih TPS se-Indonesia akan bertambah menjadi 850 ribuan TPS.

"Nah, jadi ini yang menjadi catatan penting bagi kita agar proses penghitungan suara itu berlangsung lancar," kata dia. Selain pengurangan jumlah pemilih di satu TPS, KPU juga tengah menggelar simulasi rekapitulasi penghitungan suara sistem paralel di tingkat kecamatan. Menurutnya, sistem paralel ini dilakukan secara pembagian kelompok.

PPK akan dibagi maksimal empat kelompok penghitungan rekapitulasi surat suara. Apabila proses rekapitulasi hanya dilakukan oleh satu kelompok di satu kecamatan, maka dipastikan proses penghitungan akan memakan waktu yang lama. "Dengan banyak kotak suara karena digabung (pilpres dan pileg) maka kita perlu membuat penghitungan secara paralel.

Kalau disatukan enggak akan sanggup, lama waktunya. Ini supaya cepat juga," kata dia. Simulasi ini juga dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi para petugas PPK serta memprediksi lama durasi waktu proses rekapitulasi. "Kita ingin melihat apa yang menjadi kendala bisa kita perbaiki menjadi juknis terkait rekapitulasi ini," katanya.

Pemilih Ganda

Di tempat terpisah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri serius membantu KPU dalam mengatasi masalah data ganda pemilih untuk Pemilu 2019. Pihak Ditjen Dukcapil menunggu permintaan Komisi Pemilihan Umum untuk koordinasi masalah data ganda itu.

"Nanti kami akan mendukung KPU membersihkan data ganda, kalau dari KPU minta bantuan dari Dukcapil kami akan bantu," ujar Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh, di Kemenristekdikti Jakarta. Menurut Zudan, pihaknya akan memberikan password kepada KPU, baik tingkat pusat, provinsi, kota dan kabupaten untuk dapat mengakses database kependudukan.

Hal ini untuk memberikan kemudahan. Nantinya, dari petugas KPU akan mencari mana data pemilih ganda tersebut. "KPU sudah kami beri password semua kabupaten dan kota untuk membuka database kita. Sangat mudah kok untuk mengecek data penduduk ganda, tinggal diketik saja namanya, NIK dia akan ketahuan tinggal di mana, itu sangat mudah," katanya.

Ant/P-4