KPU Siapkan Alat Bukti-Saksi

Beragam dalil pelanggaran dimunculkan namun belum secara kuat dibuktikan terjadinya pelanggaran TSM, apalagi dampaknya (mempengaruhi) terhadap hasil Pemilu. Perbaikan permohonan dalam persidangan sengketa hasil sangat dimungkinkan. Akan tetapi, perbaikan itu sifatnya minor dan bukan merombak permohonan secara massif, layaknya permohonan baru. "Faktanya, perbaikan permohonan ini telah merombak permohonan baik dalil-dalil permohonan (posita) dan bahkan tuntutannya (petitum) dari 7 menjadi 15 poin," kata Veri.

Harus Tegas

Sementara itu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mempertanyakan langkah MK yang tidak tegas apakah menerima dalil permohonan yang diajukan Tim Kuasa Hukum paslon 02 pada 24 Mei atau penyerahan dokumen perbaikan 10 Juni yang tidak diatur dalam PMK. Menurut Hasyim, penetapan hasil pemilu nasional berakhir pada 21 Mei, mestinya, batas pendaftaran perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 24 mei 2019, artinya ungkap Hasyim, segala bentuk gugatan yang disampaikan peserta pemilu di luar jadwal tersebut tidak lah dibenarkan.

Apalagi tambah Hasyim, dalam Peraturan MK (PMK) tidak menjelaskan adanya waktu untuk perbaikan permohonan untuk hasil Pemilu presiden. Berbeda dengan Pemilu legislatif, PMK jelas mengatakan masa perbaikan permohonan itu paling lambat tanggal 31 mei 2019. "Nah kalau hukum acaranya seperti ini, dan kemudian ada pihak pemohon yang mengajukan perbaikan permohonan, tapi MK-nya tidak pernah memberikan ketegasan tentang apakah menggunakan permohonan 24 Mei atau 10 juni, ini kan bagi KPU membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian hukum," kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta, Senin.

rag/AR-3