KPU Minta BPN Konfirmasi Lagi soal Data DPT Ganda

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum membantah temuan 17.553.708 data pemilih tak wajar dan 775.00 data ganda dalam daftar pemilih tetap DPT di 5 (lima) provinsi Pulau Jawa hasil temuan Badan Pemenangan Nasional Prabowo- Sandiaga Uno. KPU meminta BPN mengkonfirmasi kembali terkait kejelasan data tersebut.

Anggota KPU, Viryan Azis, Senin (11/3) mengatakan, data 17,5 juta data pemilih tak wajar tersebut mengacu pada data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu disebabkan oleh banyak faktor, misal warga lupa tanggal lahirnya saat pencatatan proses administrasi Dukcapil.

Sebelumnya, sejumlah petinggi BPN Prabowo-Sandiaga Uno mendatangi KPU. Mereka mempertanyakan dugaan data tidak wajar dalam DPT Pemilu 2019. Direktur Komunikasi dan Media BPN, Hashim Djojohadikusumo menilai, tim IT BPN menemukan ada sejumlah nama dengan jumlah sekitar 17,5 juta pemilih ganda. Kejanggalan dari angka tersebut terungkap, di mana sebanyak 9,8 juta ditemukan lahir pada 1 Juli. Kemudian yang lahir di tanggal 31 Desember mencapai 5,3 juta pemilih, dan di tanggal 1 Januari mencapai 2,3 juta. rag/AR-3