KPU Diminta Pilih Opsi yang Mendekati Konstitusi

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) disarankan mengambil keputusan yang paling dekat dengan konstitusi dalam perkara syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019, terkait dengan gugatan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO). "Bahwa induk dari semua hukum kita itu konstitusi.

Oleh sebab itu, dalam pilihan hukum yang problematik ini tentu kita mengusulkan agar KPU ini memilih opsi yang paling dekat dengan konstitusi," kata Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTNHAN) Mahfud MD, usai berdialog dengan komisioner KPU di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/12).

Mahfud datang ke KPU bersama mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Bagir Manan, dan tujuh ahli hukum tata negara lainnya. Mereka berdialog dengan Ketua KPU Arief Budiman, Komisioner Hasyim Asy'ari, Wahyu Setiawan, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan Azis, dan Evi Novida Ginting.

Mahfud juga menyarankan KPU untuk mengambil keputusan secara independen. Keputusan tersebut nantinya harus bisa dipertanggungjawabkan, supaya tidak mengganggu jalannya konstitusi. Apalagi, mengingat tahapan pemilu saat ini terus berlangsung dan pemungutan suara akan digelar kurang dari lima bulan lagi.

Mahfud mengatakan pihaknya akan mendukung KPU dengan turut membangun argumen- argumen yang diperlukan dalam pilihan yang nantinya akan diambil oleh lembaga penyelenggara pemilu itu.
Halaman Selanjutnya....