KPU Diminta Menghemat Anggaran

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu diminta untuk menghemat anggaran pemilihan. Sebab, saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19 yang telah memukul banyak sektor.

Demikian dikatakan anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, di Jakarta, Selasa (8/3). Menurut Titi, dalam mengusulkan anggaran pemilu, KPU hendaknya jangan memasukkan item yang tak urgen.

"Indonesia sedang menghadapi situasi pandemi Covid-19. Seharusnya, lembaga negara bisa menghemat anggaran," ujarnya. Titi mencontohkan, anggaran untuk perbaikan gedung. Menurutnya, hal itu bukan sesuatu yang urgen untuk saat ini. Di masa pandemi, publik saja didorong untuk bertemu secara virtual, biar hemat.

Dia bertanya, apakah semua pengelolaan pemilu masih mengedepankan pertemuan tatap muka. Sebab rakyat saja didorong bertemu secara daring. Titi pun mengkritisi anggaran pemilu yang diajukan KPU yang mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar 76 triliun rupiah.

Baginya, angaran itu terlalu besar di masa sulit seperti sekarang. Apalagi, pemerintah sedang punya proyek yang banyak menyedot anggaran seperti pindah ibu kota. "Seharusnya ada anggaran yang bisa dicoret," ujarnya.

Titi juga minta, agar KPU terbuka soal anggaran pemilu. Harus dijelaskan dengan transparan setiap komponen anggaran yang diajukan beserta alasannya. Dengan begitu tidak ada spekulasi di tengah masyarakat yang membuat stigma pemilu itu mahal.

Sementara itu, anggota KPU, Hasyim Asy'ari, mengatakan, sebelumnya KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar 86 triliun rupiah, kemudian dirasionalisasi. Dari hasil rasionalisasi, anggaran pemilu diusulkan sebesar 76,6 triliun rupiah. "Tapi usulan tersebut belum disepakati DPR dan pemerintah," katanya.

Menurut Hasyim, total kebutuhan anggaran Pemilu 2024 dipenuhi 10,52 persen dari APBN 2022. Lalu 22,78 persen dari APBN 2023. Kemudian 64 persen dari APBN 2024. Terus 2,69 persen dari APBN 2025. Jadi, anggaran pemilu berasal dari empat sumber APBN.

Rinciannya, tiap tahun (22-25 dalam triliun rupiah): 8,06, 17,46, 49,06, dan 2,06. "Tapi anggaran yang disusun KPU tersebut belum disetujui dari DPR dan Kementerian Keuangan," ujar Hasyim.