KPU, Bawaslu, dan Mendagri Jangan Saling Menyalahkan
Pemilu Damai - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Se-Jabodetabek berunjuk rasa untuk Seruan Pemilu Damai 2019 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (14/9). Mereka menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar menjaga ketertiban dan keamanan menjelang tahun politik dan mengapresiasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK periode 2014-2019.
Masing-masing pihak harus berhenti saling menyalahkan. Apabila permasalahan itu tidak segera diselesikan, kata dia, polemik akan terus berlanjut.
Dia menyebut sejumlah sebab memunculkan DPT ganda. Pertama, kapasitas relawan untuk pencocokkan dan penelitian di daerah itu terbatas.
Keterbatasan relawan itu membuat covering atau daya jangkau tidak ideal. Kedua, tingkat mobilitas masyarakat cukup tinggi. Ketiga, ketertiban administrasi masyarakat masih kurang. Misalnya masyarakat yang meninggal, tapi tidak meng-update kepada pemerintah setempat.
"Jadi, ketika petugas coklit datang, orangnya tidak ada di rumah, kemudian dianggap pindah atau pergi."Dan terakhir adalah transisi dari KTP ke KTP elektronik (e-KTP) yang menyisakan banyak persoalan.
Saat memiliki KTP, banyak orang yang masuk daftar potensial pemilih pemilu (DP4) yang dimiliki oleh Kemendagri, namun setelah memilki e-KTP, mereka tidak masuk DPT dari KPU.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Khairil Huda
Komentar
()Muat lainnya