KPU, Bawaslu, dan Mendagri Jangan Saling Menyalahkan

JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri diminta segera menyelesaikan kasus dugaan adanya daftar pemilih ganda Pemilu 2019. Tiga lembaga itu jangan saling lempar tanggung jawab terkait persoalan data pemilih tersebut.

"Kemendagri, KPU, dan Bawaslu itu terlalu mengedepankan ego sektoral sehingga sulit menyelesaikan suatu permasalahan apabila timbul ketidaksepahaman.

Kalau kita lihat perbincangannya seakan-akan saling lempar bola," kata peneliti The Indonesian Institute (TII), Fadel Basrianto, dalam diskusi bertajuk "DPT Bermasalah, Hak Pilih Terancam: Memelihara Daya Kritis dan Nalar", di Jakarta, Jumat (14/9).

Fadel mengatakan perbedaan cara dalam memvalidasi data, baik itu KPU sebagai pelaksanan pemilu dan Bawaslu sebagai pengawas pemilu memunculkan data pemilih ganda.

Masing-masing pihak harus berhenti saling menyalahkan. Apabila permasalahan itu tidak segera diselesikan, kata dia, polemik akan terus berlanjut.

Dia menyebut sejumlah sebab memunculkan DPT ganda. Pertama, kapasitas relawan untuk pencocokkan dan penelitian di daerah itu terbatas.

Keterbatasan relawan itu membuat covering atau daya jangkau tidak ideal. Kedua, tingkat mobilitas masyarakat cukup tinggi. Ketiga, ketertiban administrasi masyarakat masih kurang. Misalnya masyarakat yang meninggal, tapi tidak meng-update kepada pemerintah setempat.

"Jadi, ketika petugas coklit datang, orangnya tidak ada di rumah, kemudian dianggap pindah atau pergi."Dan terakhir adalah transisi dari KTP ke KTP elektronik (e-KTP) yang menyisakan banyak persoalan.

Saat memiliki KTP, banyak orang yang masuk daftar potensial pemilih pemilu (DP4) yang dimiliki oleh Kemendagri, namun setelah memilki e-KTP, mereka tidak masuk DPT dari KPU.

Oleh karena itu, dia meminta KPU harus bisa memastikan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bekerja maksimal.

"KPU dan Kemendagri harus melibatkan seluruh jajarannya hingga tingkat paling bawah untuk memperbaiki DPT bermasalah. DPT bermasalah bisa membuat Pemilu 2019 tak berjalan sesuai harapan."

Pemilih Ganda

Hingga saat ini, Bawaslu masih menemukan 2,9 juta data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Temuan itu merupakan hasil analisis di 492 kabupaten/kota di Indonesia, dari total 514 kabupaten/kota.

"Dari 176.988.126 orang pemilih (492 kabupaten/kota), ada ditemukan kegandaan yang berdasar tiga elemen, yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, dan tanggal lahir, itu di 2.905.116 pemilih," kata Komisioner Bawaslu, Mochammad Afifuddin, di kantor Bawaslu, Jumat.

Jumlah itu meningkat dari analisis Bawaslu sebelumnya, yang menemukan adanya satu juta data pemilih ganda. Namun demikian, angka tersebut merupakan hasil pencermatan Bawaslu terhadap 285 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Lantaran masih ada 22 kabupaten/kota yang hingga saat ini belum menuntaskan pencermatan, Bawaslu memprediksi, peningkatan jumlah data pemilih ganda bisa saja terjadi.

"Ya, kemungkinan (bertambah) juga ada. Tapi kami enggak mau berasumsi karena (pencermatan) ini kan by name by address dan ini hal yang sangat sensitif," ujar Afif.

Sementara itu, Komisioner KPU, Viryan Azis, tetap optimistis data pemilih ganda pada DPT Pemilu 2019 di bawah 1 persen atau tidak sampai satu juta dari total 187 juta pemilih. rag/ags/P-4