KPU: 81 Caleg Eks Napi Koruptor

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengumumkan kembali 32 nama calon anggota legislatif (caleg) dengan status mantan terpidana korupsi. Hasil ini didapat usai KPUD provinsi dan kabupaten/kota melakukan penyisiran data selama 19 hari setelah 30 Januari lalu KPU mengumumkan 49 caleg mantan terpidana korupsi.

Ketua KPU, Arief Budiman, mengatakan penyisiran yang dilakukan KPUD provinsi dan kabupaten/kota sudah final sehingga tidak mungkin ada lagi ditemukan caleg mantan narapidana korupsi dalam data diri caleg yang telah diunggah di Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU.

"Berdasarkan itu, kini jumlah caleg mantan terpidana korupsi di DPR dan DPRD sebanyak 72 orang dan caleg di DPD sebanyak sembilan orang sehingga keseluruhan terdapat 81 caleg mantan terpidana korupsi," katanya di Jakarta, Selasa (19/2). Arief mengatakan, setelah mengumumkan 81 caleg mantan narapidana korupsi, KPU akan secepatnya mengupdate nama-nama tersebut ke dalam laman (website) www.kpu.go.id.

Namun, untuk ditampilkan di laman, KPU harus terlebih dahulu melengkapi format tampilan yang berisi nama caleg, dapil asal, dan jenis pemilu, apakah DPD atau DPRD provinsi, kabupaten/kota. "Ini ditujukan agar pemilih mengetahui siapa saja caleg yang berstatus mantan narapidana korupsi," jelasnya.

Adapun alasan mengapa 81 caleg mantan narapidana korupsi tersebut hanya ditampilkan di laman KPU, tidak di tempat pemungutan suara (TPS), Arief menjelaskan karena UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maupun Peraturan KPU (PKPU) tidak menyebutkan itu, kecuali terhadap caleg yang berstatus tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai peserta Pemilu 2019 oleh KPU karena beberapa faktor yang memang sudah diatur dalam regulasi.

Data Caleg

Namun, jika caleg TMS sudah terdapat di dalam surat suara pemilu maka tidak bisa dihapus. Sehingga untuk kasus tersebut, KPU akan memerintahkan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) mengumumkannya di TPS pada hari pemungutan suara tanggal 17 April nanti.

Dan bilamana si caleg TMS mendapatkan suara, maka suaranya menjadi tidak sah atau kembali ke partai pengusungnya. KPU juga sudah berkirim surat sejak Desember 2018 kepada partai-partai politik agar menyisir dan meminta caleg-calegnya membuka data diri.

"Kami sudah minta (parpol) untuk segera menyatakan agar profil caleg-caleg yang belum membuka data diri agar bersedia untuk dibuka di web kita (KPU)," ungkap Arief.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan penambahan jumlah caleg mantan narapidana korupsi menunjukkan pentingnya bagi KPU untuk mempublikasikan data diri para caleg kepada masyarakat guna memastikan tidak ada informasi terlewat dari para caleg.

rag/AR-2