KPK Telusuri Hubungan Hakim dengan Panitera PN Jaksel »

Untuk mengungkap dugaan penyuapan yang melibatkan Panitera Pengganti PN Jaksel, Tarmisi maka penyidik KPK akan menelusuri hubungannya dengan hakim.

RTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelusuri hubungan antara hakim dan Tarmizi, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT), Senin (21/8). Penelusuran dilakukan untuk mengembangkan kasus tersebut.

"Terkait hubungan ke hakim, sampai hari ini belum cukup untuk dikembangkan ke pihak lain. Tapi nanti pasti kami ikut proses pengadilan supaya bisa terungkap lebih jelas," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/8). Menurut Agus, tertangkapnya Panitera Pengganti PN Jaksel, Tarmizi, berawal dari gugatan Eastern Jason Fabrication Service (EFJS) kepada PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI). Gugatan tersebut bernomor perkara 688/Pdt.G/2016/PN Jaksel. PT ADI digugat karena dinilai wanprestasi dan digugat pembayaran ganti rugi senilai 7,6 juta dollar Amerika Serikat (AS) dan 131 ribu dollar Singapura. Tarmizi lalu menghubungi pengacara bernama Akhmad Zaini, kuasa hukum PT ADI dengan janji bisa mengurus perkaranya dengan imbalan. Agus menjelaskan Tarmizi lalu menggunakan rekening seorang pegawai honorer di PN Jaksel atas nama Teddy Junaedi untuk menampung uang suap. Total ada tiga kali transfer yang dilakukan Akhmad ke rekening Teddy yakni pada tanggal 22 Juni 2017 sebesar 25 juta rupiah, 16 Agustus 2017 sebesar 100 juta rupiah, dan 21 Agustus 2017 sebesar 300 juta rupiah.

"Pemberian itu disamarkan dengan sebutan pengiriman transfer pembayaran tanah. Sehingga total uang yang diberikan sebesar penerimaan 425 juta dan ini tengah kita usut semuanya," katanya.

Barang Bukti

Agus mengatakan tim Satgas KPK mengamankan barang bukti pemindahan dana antarrekening di sebuah bank milik Akhmad Zaini ke rekening milik Teddy Junaedi. KPK juga menyita kendaraan mobil pribadi milik Tarmizi bernomor polisi B 160 TMZ. Juru Bicara MA, Suhadi mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada KPK untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kasus dugaan suap Panitera Pengganti PN Jaksel. Pihaknya tidak mau mencampuri urusan penyidik KPK untuk menyelidiki apakah ada hakim PN Jaksel yang terlibat atau tidak. Suhadi menegaskan untuk hakim sudah ada kode etik yang sangat ketat yaitu hakim dilarang untuk menerima tamu.

"Ada akses id card, tidak sembarang orang bisa ketemu hakim. Kalau panitera pengganti tidak ada larangan untuk bertemu dengan pihak lain, misalnya melapor telah datang, lapor ke panitera. dan memang hakim sama sekali tidak berhubungan dengan para pihak berperkara," katanya. Suhadi menuturkan pihaknya sangat prihatin ada panitera pengganti pengadilan yang kembali ditangkap KPK. Padahal regulasi sudah dikeluarkan MA terkait kedisiplinan aparatur pengadilan yakni berupa Peraturan MA (Perma). Oleh karena itu MA akan lebih meningkatkan lagi pengawasan dan pembinaan yang telah dilaksanakan terhadap aparatur pengadilan. Secara terpisah, Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah menyatakan MA akan memecat Tarmizi, Panitera Pengganti dan Teddy, pegawai honorer PN Jaksel yang terkena OTT. MA memberikan apresiasi kepada siapa pun, termasuk KPK yang telah membantu membersihkan badan peradilan dari aparat yang tidak berintegritas.

"Pimpinan MA berkomitmen tidak akan melindungi oknum peradilan yang melakukan tindakan tercela. MA akan menjatuhkan sanksi kepada aparatur yang terbukti melanggar hukum setelah MA menerima surat perintah penangkapan atau perintah penahanan atau berstatus sebagai tersangka," katanya. mza/N-3