KPK Segera Undang Nadiem Bahas POP

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membahas Program Organisasi Penggerak (POP) yang saat ini menjadi polemik. Untuk itu, KPK akan menelaah soal program POP tersebut.

"Terkait yang sekarang lagi ramai POP itu, kami akan mengundang Pak Menteri ke mari bersama Irjen dan Dirjen. Jadi, nanti mungkin itu bisa salah satu agenda yang kami sampaikan," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam webinar Menjaga Integritas Dalam Implementasi Kebijakan PPDB yang disiarkan akun Youtube KPK, Rabu (29/7).

Sementara dalam kesempatan sama, Nadiem menyatakan Kemendikbud memutuskan untuk mengevaluasi program tersebut selama 3 sampai 4 minggu. Kemendikbud akan mengundang pihak-pihak eskternal untuk memberikan penilaian soal program tersebut.

"Kami memutuskan untuk melakukan evaluasi 3-4 minggu lagi. Kami ingin mengundang pihak-pihak eksternal untuk melihat sistem kami. Tolong berikan penilaian melalui sistem seleksi kami," ungkap Nadiem.

Evaluasi itu, lanjut dia, juga untuk memastikan apakah program tersebut sudah tepat dan efektif di tengah wabah Covid-19 saat ini. Kemendikbud ingin memastikan apakah program ini dengan Covid-19 timing dan timeline-nya sudah tepat dan efektivitas programnya masih bisa berjalan. Setiap organisasi kami akan lakukan triple check lagi mengenai kelayakan, kredibilitas mereka.

Dapat Bergabung

Terakhir, dia juga mengharapkan agar Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dapat kembali bergabung dalam program tersebut.

"Harapan besar saya yang luar biasa bahwa dengan perubahan ini dan penyempurnaan-penyempurnaan apapun di masa depan bahwa NU, Muhammadiyah, dan PGRI bisa kembali membimbing kami kembali melibatkan diri dalam proses ini dan terus menyempurnakan program kami," kata Nadiem.

Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim meminta Mendikbud untuk terjun langsung ke lapangan memantau kondisi pendidikan di Indonesia. Permintaan tersebut melihat jarangnya Mendikbud mengontrol langsung permasalahan pendidikan di lapangan.

"Turunnya hanya sekali. Itu pun karena ada wakil presiden yang pergi. Jadi mau enggak mau ikut waktu itu ke Sukabumi, Jawa Barat," kata Satriwan.

Satriwan menilai kehadiran Mendikbud meninjau kondisi pendidikan sangat penting agar dapat mengetahui lebih konkret masalah-masalah pendidikan. Mendikbud juga bisa melihat keberlangsungan program yang tengah dijalankan seperti pembelajaran jarak jauh.

"Padahal, kami guru ingin ada diskusi. Saya pikir itu bukan pendidikan yang baik saat menutup dialog. Bukan pendidikan namanya kalau tidak ada dialog dua arah, tiga arah, segala arah," jelasnya.

Secara terpisah, ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Kasiyarno, mengapresiasi dan menerima permintaan maaf Mendikbud terkait POP. Namun Kasiyarno menilai permasalahan dalam POP sudah terlalu pelik. Hingga pihaknya memutuskan untuk tidak kembali dalam POP, meski Mendikbud sudah meminta maaf dan mengajak kembali untuk mengikuti program tersebut.

Perlu diketahui, POP dengan anggaran 595 miliar rupiah itu merupakan upaya Kemendikbud melibatkan organisasi masyarakat dalam peningkatan pendidikan. ola/ruf/N-3