KPK Sambut Baik Terbitnya Peraturan MA Nomor 1/2020

Pedoman pemidanaan itu bertujuan memudahkan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor terkait kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 yang dikutip Minggu (2/8), hakim harus mempertimbangkan kategori kerugian keuangan negara; tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan; rentang penjatuhan pidana; keadaan yang memberatkan atau meringankan; penjatuhan pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Masih dikutip dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020, berkaitan dengan kategori keuangan, dalam mengadili perkara Pasal 2 UU Tipikor, kategori terbagi menjadi empat yakni paling berat lebih dari 100 miliar rupiah, berat lebih dari 25 miliar rupiah sampai 100 miliar rupiah, sedang lebih dari 1 miliar sampai 25 miliar rupiah serta ringan 200 juta rupiah sampai 1miliar rupiah.

Sementara dalam mengadili Pasal 3, kategori kerugian keuangan negara terbagi menjadi lima. Paling berat lebih dari 100 miliar rupiah, berat lebih dari 25 miliar rupiah sampai 100 miliar rupiah, sedang lebih dari 1 miliar rupiah sampai 25 miliar rupiah, ringan 200 juta rupiah sampai 1miliar rupiah serta paling ringan sampai 200 juta rupiah.

Untuk kategori paling berat dengan kesalahan, dampak dan keuntungan tinggi, penjatuhan pidana adalah 16-20 tahun/seumur hidup dan denda 800 juta rupiah -1 miliar rupiah. Apabila kategori paling berat dengan kesalahan, dampak dan keuntungan sedang hukumannya adalah 13-16 tahun dan denda 650 juta rupiah - 800 juta rupiah.

Selanjutnya kategori paling berat dengan kesalahan, dampak dan keuntungan ringan hukumannya adalah 10-13 tahun dan denda 500 juta rupiah -650 juta rupiah. Seterusnya hingga kategori paling ringan dengan kesalahan, dampak dan keuntungan ringan hukumannya adalah penjara 1-2 tahun dan denda 50 juta rupiah - 100 juta rupiah.
Halaman Selanjutnya....