KPK Nyatakan Pemberantasan Korupsi Dilakukan dengan Kerja secara Menyeluruh

Setelah melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah yang melakukan korupsi melalui modus perizinan, pengadaan barang/jasa, jual beli jabatan, ataupun pengelolaan anggaran, KPK intens melakukan pendampingan kepada seluruh pemerintah daerah, baik pada eksekutif maupun legislatif.

Hal tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi, agar kasus korupsi di pemerintahan daerah tidak kembali terjadi.

"Pencegahan juga dilakukan, di antaranya melalui instrumen Monitoring Centre for Prevention (MCP). KPK mengidentifikasi setiap titik rawan yang ada di pemda melalui Survei Penilaian Integritas (SPI). Dari temuan itu, KPK kemudian mendorong dan memonitor upaya-upaya pencegahannya agar tidak terjadi tindak pidana korupsi di wilayah atau di sektor tersebut," ujar Ali.

Sementara dalam modus kepala daerah pelaku korupsi bermufakat dengan para pelaku bisnis, KPK pun melakukan intervensi pencegahan korupsi terhadap para pelaku usaha. Dengan demikian, pelaku usaha memiliki komitmen sama dalam menerapkan bisnis yang jujur dan bebas suap sehingga terwujud iklim usaha yang sehat.

"Selain itu, tidak ada lagi permufakatan jahat untuk mendapatkan proyek-proyek di pemerintah daerah," ujar Ali.
Halaman Selanjutnya....