KPK-LIPI Usulkan Dana Parpol Rp8.461 Per Suara

Namun demikian, bantuan pendanaan negara ini membutuhkan persyaratan. Sebagaimana telah disampaikan KPK, kata Pahala, dalam kajian terdahulu tentang SOLO maka parpol wajib menerapkan SIPP.

Lima Komponen

Lima komponen utama dalam SIPP meliputi kode etik, demokrasi internal parpol, kaderisasi, rekrutmen dan keuangan parpol. Pemerintah perlu melakukan evaluasi penggunaan pendanaan negara, salah satunya dengan menggunakan tools SIPP. Selain itu, untuk mendorong akuntabilitas pelaporan keuangan parpol, pendanaan negara kepada partai politik harus diaudit oleh BPK dan hasil auditnya diumumkan kepada publik secara berkala.

"Sebab, membangun organisasi Parpol yang bersih dan berintegritas ditentukan oleh salah satunya pengelolaan keuangan Parpol secara baik," katanya.

Perlu diketahui, hasil kajian ini telah dipaparkan terhadap enam Parpol. Paparan ini juga dihadiri oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua Basaria Panjaitan, Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Giri Suprapdiono beserta tim peneliti dari LIPI Syamsudin Harris, Moch. Nurhasim. ola/AR-3