![KPK Ingatkan Potensi Penyimpangan Distribusi Vaksin](https://koran-jakarta.com/images/article/php8ve3yh_resized.jpg)
KPK Ingatkan Potensi Penyimpangan Distribusi Vaksin
![KPK Ingatkan Potensi Penyimpangan Distribusi Vaksin](https://koran-jakarta.com/images/article/php8ve3yh_resized.jpg)
BERI KETERANGAN I Menkes Budi Gunadi Sadikin (tengah) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan) memberikan keterangan pers tentang pendistribusian vaksin di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/1).
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pihak terkait untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam proses distribusi vaksin Covid-19 ke daerah. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan praktik penyimpangan mungkin terjadi karena vaksin Covid-19 jumlahnya sangat terbatas.
"Penyimpangan itu tidak hanya terjadi pada saat pengadaan. Ini malah kami melihat mungkin penyimpangan nanti justru di distribusi. Karena apa, vaksin ini kan sangat terbatas," kata Alex dalam konferensi pers, Jumat (8/1).
Sebelumnya, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri BUMN, Erick Thohir, bertemu dengan pimpinan dan petinggi KPK membahas vaksinasi Covid-19.
Alex menuturkan jumlah vaksin yang terbatas dapat menimbulkan penyimpangan karena banyak orang berebut ingin divaksinasi. Dengan kondisi tersebut, ia menduga dapat terjadi praktik-jual beli vaksin.
"Karena ini menyangkut kehidupan, menyangkut nyawa, semua orang pengin selamat," ujar Alex.
Alex pun berpendapat proses pengadaan vaksin Covid-19 yang dilakukan tanpa lelang sudah tepat karena produsen vaksin yang terbatas. Kendati demikian, Alex memastikan KPK akan tetap mengawasi program vaksinasi Covid-19 untuk mencegah terjadinya korupsi.
"Kami berharap betul peran serta dari masyarakat juga supaya ikut juga mengawasi pelaksanaan dari program vaksinasi Covid-19 ini. Sehingga diharapkan itu sampai rakyat terkecil nanti juga semua dapat giliran untuk divaksin," ujar Alex.
Sementara itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, datang ke KPK untuk bertukar pikiran dan minta saran lembaga antikorupsi itu terkait dengan distribusi vaksin.
"Sehingga kita bisa secara transparan, bertukar pikiran dan meminta bantuan KPK untuk mengawasi, melihat risiko-risiko apa saja yang mungkin ada, dan kalau bisa kita hindari sejak awal," kata Budi.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tak berasumsi negatif mengenai vaksinasi Covid-19. Ia mengatakan vaksinasi tak jauh beda dengan imunisasi bayi yang sudah umum digelar di Tanah Air.
"Suntik vaksinasi itu apa sih? Kayak kalau ibu-ibu nganter bayinya untuk imunisasi, sama seperti itu. Jadi jangan dibayangkan yang enggak-enggak," kata Jokowi dalam acara pemberian bantuan modal kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/1).
n ola/P-4
Redaktur : Khairil Huda
Komentar
()Muat lainnya