KPK Dalami Proses Perizinan Meikarta

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses keluarnya izin pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Untuk itu, penyidik mengonfirmasi masalah tersebut, termasuk syarat-syaratnya agar bisa keluar izin itu kepada 12 saksi yang diperiksa.

"Penyidik masih terus mendalami pengetahuan para saksi tentang proses perizinan dan syarat-syaratnya untuk mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Kamis (25/10). Mereka diperiksa untuk tersangka Billy Sindoro (BS), Direktur Operasional Lippo Group.

Mereka yang diperiksa, tambah Febri, adalah Presiden Direktur Lippo Cikarang Toto Bartholomeus, Direktur PT Lippo Cikarang Ketut Budi Wijaya, enam staf Lippo Cikarang masing-masing Novan, Endrikus, Ronald, Sri Tuti, Dianika, dan Josiah.

Selanjutnya, tambah Febri, Eka Hidayat Taufik (Kabid Sarana dan Prasarana atau Kabag Kerja Sama Antardaerah di Sekretariat Pemkab Bekasi), Lucki Widiyani (pengelola dokumen perizinan pada Seksi Penerbitan Perizinan Tata Ruang dan Bangunan Pemkab Bekasi), serta dua saksi yang merupakan analisis penerbitan pemanfaatan ruang pada Seksi Penerbitan Perizinan Tata Ruang dan Bangunan masing-masing Kusnadi Hendra Maulana dan Ujang Tatang.

Selain Billy, tambah Febri, KPK telah menetapkan delapan tersangka lain dalam kasus suap Meikarta itu. Mereka adalah konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Selanjutnya, tambah Febri, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Menurut Febri, diduga Bupati Bekasi dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Diduga pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap. Fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.

ola/N-3